Pemerintah Canangkan GENCARKAN untuk Capai Target Inklusi Keuangan 98 Persen
Untuk mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Melalui GENCARKAN, pemerintah menargetkan inklusi keuangan bisa mencapai 98 persen pada tahun 2045.
Literasi keuangan adalah kemampuan masyarakat memahami aneka produk dan layanan jasa keuangan dengan segala risikonya. Sedangkan inklusi keuangan adalah kondisi masyarakat sudah terlayani jasa keuangan formal.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024, indeks literasi keuangan Indonesia sudah mencapai 65,43 persen. Artinya 65,43 persen populasi sudah memahami produk dan layanan jasa keuangan.
Sementara indeks inklusi keuangan 75,02 persen. Artinya lebih dari 75 persen populasi sudah terlayani oleh jasa keuangan formal. Sedangkan indeks literasi keuangan syariah baru 39,11 persen, dan indeks inklusi keuangan syariah 12,88 persen.
Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dalam pencanangan GENCARKAN di Jakarta, Kamis (22/8/2024), capaian yang baik itu merupakan hasil kerja sama semua pemangku kepentingan di bawah Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Mengutip keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, di bawah DNKI berbagai program peningkatan inklusi keuangan telah dijalankan.
Selama 2023 telah dilakukan edukasi keuangan kepada lebih dari 10 juta peserta. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) sejak 2015 telah berhasil membuka 58 juta rekening, atau 86 persen dari total pelajar di Indonesia.
Program pemberdayaan aset tidak berwujud juga banyak membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal.
Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS, sudah dipakai oleh lebih dari 45 juta pengguna, dan uang elektronik telah dimanfaatkan oleh 156,4 juta pengguna.
“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech telah mendorong perluasan akses masyarakat pada layanan keuangan formal, yang selama ini terhambat mendapatkannya karena masalah jarak, keterbatasan titik layanan keuangan, hambatan administratif dan biaya,” kata Airlangga.
Berbagai program bantuan pemerintah yang disalurkan secara non tunai atau e-wallet, juga mendukung peningkatkan inklusi keuangan.
Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, telah disalurkan kepada 9,16 juta rumah tangga. Kartu Prakerja diterima oleh lebih dari 18 juta orang. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjangkau lebih dari 43 juta debitur senilai Rp449 triliun.
Kartu Tani telah disalurkan kepada 10,69 juta petani, dan KIP Kuliah kepada 666,7 ribu mahasiswa. Ada juga BOS Non Tunai dan Program Transaksi Non Tunai pada layanan pemerintah, yang terbukti mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Karena itu tahun depan surveinya bisa dilakukan keseluruhan. Semua produk disurvei, bukan hanya yang di bawah OJK, tapi juga program-program pemerintah,” kata Ketua Harian DNKI.
Baca juga: Friderica OJK: Literasi Sudah Baik, Tapi Sering Kalah Oleh Sikap Tamak dan Serba Instan
Bersamaan dengan itu, perlindungan konsumen serta dukungan kebijakan dan regulasi juga harus terus diperkuat, untuk memastikan masyarakat menikmati layanan keuangan yang berkualitas dan aman.
“Memang, ada tantangan yang masih harus diselesaikan. Yakni, kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan,” kata Airlangga.
Pada acara itu dilakukan penyerahan simbolis program inklusi keuangan KEJAR, Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SIMUDA), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dan Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian/Peternakan (K/PSP), kepada pelajar, mahasiswa, dan pelaku UMK.
Hadir dalam acara itu anggota DPR Indah Kurniawati, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar serta anggota Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, Inarno Djajadi, Agusman, dan Friderica Widyasari, serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, dan Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.