Keputusan memindahkan Ibu Kota Negara melalui UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN dan dikukuhkan dengan UU No. 2 Tahun 2024 tentang DKJ, membuka peluang besar bagi Jakarta untuk melakukan transformasi dan menuju status sebagai kota global yang berkelanjutan. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada aspek pemerintahan tapi juga pada berbagai sektor termasuk sektor realestat.

“Dengan status Jakarta yang akan berubah, sektor realestat dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Jakarta ini tanahnya makin terbatas, mau nggak mau bangunannya harus vertikal. Kami berharap Pemrov DKI membantu agar kita dapat membangun lebih cepat, lebih mudah dengan biaya yang lebih efisien untuk mendukung pengadaan hunian di DKI Jakarta,” ujar Ketua DPD REI DKI Jakarta Arvin F Iskandar, pada acara pembukaan Rapat Kerja Realestat Indonesia DKI Jakarta (Rakerda REI DKI Jakarta), di Jakarta, Kamis (7/11).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, pihak pemprov tengah menggodok program Hunian Terjangkau Milik untuk masyarakat yang berpenghasilan sekitar Rp7,5 juta-Rp14,8 juta per bulan.

“Harga hunian yang akan ditawarkan mulai Rp8,8 juta hingga Rp11,3 juta per m2 dengan harga jual maksimal tidak boleh lebih Rp440 juta. Kami berharap dari REI DKI Jakarta bisa bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk menyediakan hunian terjangkau milik ini,” katanya.

Baca juga: Rusun Pasar Rumput Digratiskan Untuk Korban Kebakaran Manggarai

Di samping menyiapkan program ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan juga mengurusi rumah susun di Jakarta yang sangat tinggi peminatnya. Selain hunian vertikal, Pemprov Jakarta juga mendorong pengembangan hunian berkonsep mixed use yakni satu bangunan bukan hanya tersedia tempat tinggal tapi ada juga area kantor hingga komersial.

“Tentunya kami sangat siap berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyiapkan berbagai kebutuhan agar program yang saat ini digodok bisa terealisasi dan kami menjadi bagian dari pelaksanaan program itu,” pungkas Arvin.