Menteri Ara Minta BPK Audit Seluruh Proyek Kementerian Perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirati meminta audit atas program dan kebijakan strategis di sektor perumahan dan permukiman kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan audit untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian PKP untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance) dalam melaksanakan berbagai program pembangunan perumahan rakyat khususnya program-program yang didanai APBN,” ujarnya saat pertemuann dengan jajaran pimpinan BPK di Kantor BPK Jakarta awal pekan ini.

Dengan audit BPK akan dipastikan setiap rupiah dana yang dialokasikan untuk sektor perumahan benar-benar bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kementerian PKP secara proaktif meminta BPK untuk melakukan audit dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

Baca juga: Kementerian PKP Minta BPK Audit Pengembang yang “Ngasal” Bangun Rumah Subsidi

Kementerian PKP sendiri memiliki target besar dalam menjalankan berbagai program kerja khususnya program 3 juta rumah. Setiap direktorat jenderal dibebankan target yang sama untuk merealisasikan program tersebut. Target besar juga menghadirkan risiko besar sehingga semua yang telah menjadi rencana harus membuahkan hasil yang baik.

Untuk itu Maruarar meminta audit khususnya untuk berbagai proyek pembangunan yang telah dilakukan berupa pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), program bedah rumah, dan sebagainya.

Sementara itu Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV Haerul Saleh menyambut dan mengapresiasi semangat bekerja dan transparansi yang diminta Kementerian PKP. “Saya selalu ingat pesan Presidenn Prabowo kalau dalam pelaksanaan program pemerintah harus dijalankan sesuai prosedur dan ketentuan dan itu yang diupayakan oleh Kementerian PKP,” bebernya.