Kementerian PKP dan Kemendikdasmen Akan Bangun 20.000 Rumah Guru

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dan diskusi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Abdul Mu’ti, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, di Jakarta akhir pekan lalu.
Ketiganya membahas rencana pembangunan rumah untuk guru dan konsolidasi data BPS mengenai guru yang berhak menempati rumah tersebut. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Heru Pudyo Nugroho, selain para pejabat tinggi Kementerian PKP.
Keterangan resmi Kementerian PKP menyebutkan, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru itu, adalah memastikan guru bisa tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajarnya, sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal.
Selain itu pengadaan rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.
Baca juga: KSAD, BP Tapera, dan Bank Mandiri Teken Kesepakatan Bangun Rumah Subsidi
Menteri PKP menyatakan, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, akan disiapkan nota kesepahaman (MoU) antara kedua Menteri dan Kepala BPS.
Ara berharap dengan adanya rumah dinas tersebut, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik sekaligus mendukung kesejahteraan mereka.
“Namun, agar tepat sasaran, kita sangat membutuhkan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena rumah subsidi ini diperuntukan bagi MBR. Data dan kriterianya ada di BPS, karena Pak Presiden meminta jangan sampai subsidinya tidak tepat sasaran, dan rumahnya pun harus berkualitas,” kata Menteri PKP.
Baca juga: Kementerian PKP Bangun 5.500 Rumah untuk Prajurit TNI AD di Lima Kota
Menteri Abdul Mu’ti menyebutkan, pembangunan rumah dinas untuk guru itu ditargetkan sebanyak 20.000 unit . “Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja, dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan BPS melalui koordinasi dengan Kemendikdasmen.