Dikunjungi Mensos dan Kepala BPS, Menteri PKP Kembali Bicara Soal Akurasi Data Calon Penerima Bantuan Perumahan
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan siap memanfaatkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial, dalam penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar tepat sasaran.
Salah satunya adalah penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk MBR, dengan target 38.000 unit rumah tidak layak huni, sehingga rumah-rumahnya menjadi lebih layak huni.
Hal tersebut disampaikan Menteri PKP saat menerima kunjungan Menteri Sosial Saefullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Gabo Priyono, dan Kepala BPS Amalia Adininggar di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (17/3/2025).
“Soal akurasi data ini sangat penting, karena amanat Presiden Prabowo Subianto sangat jelas. Bantuan perumahan harus tepat sasaran. Karena itu berkali-kali kami memastikannya bersama BPS dan Kemensos, dengan tiga bulan sekali data masyarakat yang layak menerima bantuan diperbaharui,” kata Menteri PKP melalui keterangan resmi.
Menurut Ara, dia akan melaksanakan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo agar penyaluran Program 3 Juta Rumah tepat sasaran. Pasalnya, Kementerian PKP mendapat arahan dari Kepala BPKP bahwa cukup banyak penyaluran bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.
“Kita akan mulai program perumahan ini dengan benar, berdiskusi secara mendalam dengan Kepala BPS dan Menteri Sosial. Tadi kami mendapatkan informasi yang sangat penting, untuk (MBR) desil 1 itu yang miskin ekstrim, kriterianya satu orang pengeluarannya di bawah Rp400 ribu, yang desil 2 sekitar Rp600 ribu, dan desil tiga Rp900 ribu,” terang Ara.
Baca juga: Data MBR Valid, Penyaluran FLPP dan BSPS Bisa Segera Dimulai
Menteri PKP menyebutkan, Kementerian PKP tahun ini mengalokasikan bantuan atau subsidi perumahan untuk 220 ribu rumah berupa FLPP, dan 38 ribu rumah melalui BSPS.
“Tadi data desil satu saja ada 9 juta orang, desil 2 ada 9 juta juga. Ini pengadaan rumahnya harus dengan gotong royong. Kalau hanya dari APBN pasti sangat kurang (pembiayaannya). Jadi gotong royong dari teman-teman pengusaha, dari Yayasan Budha Tzu Chi, Kadin dari beberapa perusahaan. Kita menggandeng banyak pihak untuk menjalankan program perumahan ini,” tutur Ara.
Menteri Sosial Saefullah Yusuf menjelaskan, kedatangannya bersama Kepala BPS menemui Menteri PKP dalam rangka mencocokkan data, sebab banyak program Kemensos yang beririsan dengan program perumahan Kementerian PKP.
“Apapun ini pertama-tama sangat ditentukan oleh data. Syukur data yang disusun BPS sudah selesai. Kita coba cocokkan data. Pak Ara punya program yang beririsan dengan kami. Maksud kedatangan kami berkoordinasi tentang program. Program apa saja yang beririsan, kita bisa kerja samakan di lapangan dengan menggunakan data yang sama,” terang Mensos.
Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan, data menjadi sangat penting karena menentukan sasaran program perumahan. Selama tiga bulan terakhir pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk membuat datanya lebih akurat.
“Meskipun kita harus akui data ini dinamis sekali. Tiap hari ada warga yang wafat. Tiap hari juga ada yang pindah tempat, sehingga terus memerlukan pemutakhiran. Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran setiap tiga bulan, sehingga kita harapkan data yang kita miliki tetap akurat,” pungkas Amalia.