Buruh Dapat Alokasi 20.000 Rumah Subsidi, Serah Terima 100 Rumah Pertama Pada Hari Buruh 1 Mei 2025
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi untuk buruh di seluruh Indonesia, menjelang peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025.
“Rumah untuk para buruh ini merupakan kado terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk buruh. Kami targetkan tanggal 1 Mei 2025 sudah ada yang siap diserahterimakan,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait usai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pengadaan 20.000 rumah untuk buruh itu dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (10/4/2025).
Hadir juga pada acara itu, Heru Pudyo Nugroho, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), lembaga yang akan menyalurkan subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk pemilikan rumah buruh itu secara kredit. Kredit (KPR)-nya disalurkan bank penyalur KPR subsidi FLPP seperti BTN.
Kemudian juga Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Ahmad Supriyadi.
Dikutip dari keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP, Menteri PKP menyatakan rumah untuk para buruh menunjukkan negara hadir menyediakan hunian yang layak bagi para buruh.
Berkaitan dengan rumah buruh yang layak huni dan berkualitas itu, Maruarar menekankan pentingnya faktor pemilihan lokasi dan kualitas rumahnya, serta pengembang yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengembangkannya.
Penyaluran rumah juga harus tepat sasaran sesuai data BPS. Untuk itu BPS bisa berkoordinasi dengan Kemenaker untuk menentukan kriteria buruh yang berhak menerima rumah subsidi.
Menteri PKP menyebutkan, rencana serah terima kunci rumah buruh yang pertama sebanyak 100 unit akan dilakukan pada Hari Buruh, 1 Mei 2025, dengan titik lokasi perumahan akan ditentukan Kementerian PKP. Yakni, 3-4 titik di sekitar Jakarta.
Baca juga: Menteri PKP Siapkan 20 Ribu Rumah bagi Pekerja Migran Indonesia
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi langkah cepat Kementerian PKP menyediakan hunian yang layak bagi para buruh di Indonesia. Penyaluran rumah tersebut akan membantu meningkatkan kesejahteraan buruh, kendati jumlah rumahnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan puluhan juta buruh. “Jumlah KSPSI mencapai 21 konfederasi, yang tentu sangat banyak jumlah (anggota buruh)-nya,” ujarnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, BPS akan terus menyediakan berbagai indikator statistik sosial ekonomi yang diperbarui secara rutin termasuk untuk perumahan, melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“DTSEN berupa basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia, yang dikelola BPS dan Kemensos, akan direkonsiliasikan dengan data buruh dari Kemenaker, untuk selanjutnya divalidasi terkait alokasi buruh yang benar-benar membutuhkan rumah, kemudian dikembalikan ke Kemenaker untuk di konsolidasikan dengan Kementerian PKP,” tutur Amalia.