Presiden dan Komisi V DPR “Omon-Omon” Soal Infrastruktur Hingga UU PKP
Presiden Prabowo bersama Komisi V DPR membahas sejumlah isu strategis di sektor infrastruktur, pengairan-bendungan, hingga perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Istana Merdeka Jakarta pekan lalu.
Menurut Ketua Komisi V DPR Lasarus, presiden sangat terbuka menerima berbagai masukan yang disampaikan seperti terkait perservasi jalan nasional yang belum merata di berbagai daerah terkait kemantapan jalan maupun pemeliharaannya.
“Kami menyampaikan terkait pentingnya peningkatan jalan daerah dan presiden langsung menanggapi dengan memberikan perhatian serius terkait kondisi jalan daerah melalui penerbitan instruksi presiden (inpres) jalan daerah,” ujarnya dalam siaran persnya, Senin (21/04).
Dari kondisi jalan di berbagai daerah yang dilaporkan, Lasarus menyebut kondisi jalan nasional di Indonesia sudah mencapai 90 persen namun terkait kemantapannya masih 40 persen untuk jalan kabupaten dan 60 persen di jalan provinsi. Kondisi ini yang nantinya akan diterbitkan inpres jalan daerah.
Baca juga: 100 Hari Kerja Kementerian PKP, Pengembang Bilang Belum Kemana-Mana
Kemudian yang juga menjadi pembahasan terkait ketahanan pangan, salah satunya terkait penyelesaian proyek pembangunan sistem irigasi di sekitar bendungan. Untuk hal ini presiden juga menginstruksikan untuk segera diselesaikan.
Beberapa proyek irigasi untuk ketahanan pangan akan menjadi prioritas termasuk soal irigasi. Jadi selain bendungan, irigasi-irigasi sawah dengan pola tadah hujan atau irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat akan diteruskan.
Hal lainnya lagi pembahasan mengenai UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman (PKP) dengan fokus penerapan hunian berimbang. Hunian berimbang yaitu kewajiban pengembangan kawasan permukiman dengan pola 1 rumah mewah diikuti dengan 2 rumah mewah dan 3 rumah sederhana.
“Jadi ada cukup banyak yang menjadi pembahasan kami dengan presiden terkait infrastruktur irigasi, dan UU PKP. Selain itu untuk sektor transportasi jalan yang juga disorot mengenai kendaraan truk angkutan over dimension dan over loading (ODOL), jadi diskusinya sangat konstruktif dan menjadi perhatian besar oleh presiden,” pungkas Lasarus.