Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan inspeksi ke lokasi rumah susun (rusun) di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam inspeksi itu Ara menemukan 5 dari 10 tower rusun di KITB yang selesai dibangun pada 2022 itu tidak dihuni sehingga merugikan negara.

“Pembangunan rusun KITB tidak matang dan tidak sesuai perencanaan. Rusun selesai dibangun pada 2022, tapi 5 dari 10 tower-nya belum dihuni sehingga merugikan APBN (keuangan negara),” kata Menteri PKP sebagaimana dikutip keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik/Satuan Tugas Komunikasi dan Publikasi Kementerian PKP, Selasa (29/4/2025).

Guna mencari solusi dan mengetahui pokok permasalahan belum optimalnya penghunian rusun KITB itu, Menteri PKP langsung menemui Direktur Utama PT KITB Ngurah Wirawan, Bupati Batang M Faiz Kurniawan, Plt Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa III Antin Julianti, dan Kepala Satker Penyediaan Perumahan Jateng Enfy Diana Dewi.

Ara juga mengecek langsung kondisi unit rusun yang sudah dihuni pekerja industri di tower 5 dan sejumlah fasilitas umum. Selain itu dia juga ke tower 6 untuk melihat unit rusun yang direnovasi perusahaan Taiwan PT Yih Quan Footware, untuk tempat tinggal para pekerjanya baik dari dalam maupun luar negeri.

Menteri PKP menilai, ada spesifikasi bangunan yang tidak sesuai karena ada perubahan peruntukan penghuni. Hal itu membuat pengelola harus merenovasi unit rusun yang dikerjakan BUMN, dengan menggunakan dana APBN lagi.

Baca juga: Kementerian PUPR Sudah Bangun 2.300 Tower Rumah Susun

Selain itu banyak tower hunian yang berubah peruntukan dari hunian untuk pekerja konstruksi menjadi pekerja industri. Sebagian rusun bahkan harus direnovasi menggunakan anggaran negara (APBN) lagi. Jadi, rusunnya sudah lama selesai dan belum dihuni, tapi sudah harus direnovasi ulang.

“Saya akan menurunkan tim untuk mempelajari dimana letak ketidaksesuaian perencanaannya. Saya ingin lihat hukum ditegakkan. Jika ada dugaan korupsi, kita sikat aja. Jangan ragu, termasuk jika ada staf saya yang bekerja tidak sesuai peraturan, segera laporkan,” tandas Menteri PKP.

Kepala Satker Penyediaan Perumahan Jawa Tengah Enfy Diana Dewi menjelaskan, pembangunan 10 tower rusun untuk pekerja di KITB Batang telah selesai pada 2022, dan pihaknya telah melakukan serah terima dan serah kelola aset itu ke pihak Danareksa sebagai pengelola rusun.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak pengelola agar rusun ini bisa segera dihuni,” ujarnya. Direktur Utama PT KITB Ngurah Wirawan mengaku, pihaknya terus mendorong penghunian rusun itu bagi para pekerja. Pihaknya juga akan mempermudah investor yang akan berinvestasi di KITB.

“Saat ini sudah ada tujuh perusahaan yang beroperasi di KITB dan memanfaatkan rusun (untuk pekerjanya). Ke depan masih ada tujuh perusahaan yang sedang membangun pabriknya di KITB, dan karena itu kami optimis akan lebih banyak rusun yang terhuni,” tutur Ngurah.