Blokir Anggaran Dibuka, Belanja Kementerian Melesat. Wamenkeu: Kerek Pertumbuhan Ekonomi
Realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari total pagu APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan kinerja belanja yang relatif konsisten dan mulai menunjukkan percepatan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyatakan, dari total belanja negara itu, belanja pemerintah pusat mencapai Rp413,2 triliun, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp196,1 triliun, dan belanja non-KL Rp217,1 triliun.
“Belanja pemerintah pusat per 31 Maret itu 15,3 persen dari total APBN, lebih tinggi dibanding tahun 2022 dan 2023,” kata Wamenkeu dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Sementara belanja K/L Rp196,1 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai Rp79,5 triliun atau 26 persen APBN, bantuan sosial Rp38,9 triliun atau 28,8 persen APBN, belanja modal Rp25,9 triliun atau 11,1 persen APBN, dan belanja barang Rp51,8 triliun atau 10,7 persen APBN.
Belanja pegawai itu termasuk gaji, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, dan vakasi. Bantuan sosial disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp7,3 triliun, kartu sembako Rp11 triliun, dan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Rp11,6 triliun.
Selain itu juga untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah masing-masing Rp1,5 triliun dan Rp6,7 triliun. Kemudiann Rp800 miliar untuk asistensi dan rehabilitasi sosial, serta bantuan makanan bagi lansia, anak, penyandang disabilitas, dan korban bencana.
Belanja modal meningkat dari Rp3,1 triliun per Februari 2025 menjadi Rp25,9 triliun per akhir Maret 2025, yang dimanfaatkan antara lain untuk peralatan dan mesin Rp22,3 triliun, pembangunan dan perbaikan jalan, irigasi, dan jaringan Rp2,5 triliun, serta perbaikan gedung dan bangunan Rp900 miliar.
Sedangkan belanja barang hingga akhir Maret mencapai Rp51,8 triliun, melonjak tajam dibanding Jnauari-Februari 2025 yang baru Rp18,3 triliun.
Adapun belanja non-K/L Rp217,1 triliun dipakai untuk pembayaran pensiun Rp58,9 triliun serta subsidi energi dan pupuk Rp32,4 triliun. Mencakup subsidi BBM 2.906,7 kiloliter, LPG 3 kg sebanyak 1,368 juta kg, listrik untuk 41,9 juta pelanggan, dan pupuk 1,7 juta ton.
Buka blokir anggaran
Khusus belanja K/L, Kemenkeu juga sudah membuka blokir anggaran Rp86,6 Triliun guna mempercepat belanjanya sesuai program prioritas nasional.
Sebelumnya blokir anggaran dilakukan sebagai tindak lanjut efisiensi anggaran, yang diperintahkan Presiden melalui Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Tanggal 7 Maret Menteri Keuangan melapor kepada Presiden, pelaksanaan Inpres itu telah diselesaikan. Untuk itu Kemenkeu minta izin melakukan refocusing, relokasi, pembukaan blokir dan berbagai macam, supaya belanja K/L bisa lebih tajam, bisa dilakukan reprioritisasi sesuai prioritas-prioritas pemerintah,” tutur Wamenkeu.
Efisiensi anggaran 2025 dilakukan terhadap 99 K/L sebesar Rp256,1 triliun, dan transfer ke daerah Rp50,6 triliun. “Dengan dibukanya blokir anggaran Rp86,6 triliun itu, K/L sudah bisa belanja lagi sesuai dengan program prioritas nasional,” ujar Suahasil.
Secara rinci, anggaran Rp33,1 triliun dibuka blokirnya untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih, dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya.
Efek pembukaan blokir anggaran itu tercermin dalam akselerasi realisasi belanja K/L. Kalau realisasi belanja Januari 2025 baru Rp24,4 triliun, Februari 2025 naik menjadi Rp83,6 triliun, dan Maret 2025 melonjak menjadi Rp196,1 triliun.
“Kita harapkan (percepatan realisasi belanja) ini menciptakan multiplier effect. Belanja yang sudah cukup besar pada Maret, akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan satu 2025 yang angkanya akan disampaikan BPS dalam beberapa hari ke depan,” tutup Wamenkeu Suahasil.