Ara: Program 3 Juta Rumah Sangat Berat. Siap di-Reshuffle Bila Gagal Capai Target
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengakui, program tiga juta rumah merupakan PR yang sangat berat. Karena itu ia siap di-reshuffle bila gagal mencapai target program tersebut.
Ara menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin (19/5/2025). Raker itu juga diikuti Komisioner Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho. Raker membahas peta jalan program 3 juta rumah yang disusun Kementerian PKP, dan sudah disampaikan ke Komisi V DPR untuk dibahas sejak awal tahun ini.
“Saya sudah menunggu untuk membahas peta jalan ini dengan Komisi V dari Januari. Tapi, baru bisa empat bulan kemudian. Padahal, saya ingin ada waktu yang cukup untuk membahasnya. Adanya peta jalan perumahan akan membantu kami mencapai target 3 juta rumah. Kami minta bantuan dan dukungan Komisi V agar pelaksanaanya sesuai prosedur dan datanya sesuai aturan yang berlaku,” kata Ara sebagaimana dikutip keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP.
Menteri PKP pun menjelaskan pentingnya peta jalan sektor perumahan itu. Pertama, memberikan arah strategi dan tahapan pelaksanaan yang terukur dalam mencapai target pembangunan tiga juta rumah secara efektif dan tepat sasaran.
Kedua, mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor dalam penyediaan perumahan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketiga, menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, program, dan anggaran guna mendukung percepatan pembangunan perumahan.
Menteri PKP menyebutkan segunung masalah yang dihadapi dalam penyediaan rumah rakyat. Mulai dari ketersediaan dana yang sangat minimal, lahan yang terbatas, kualitas bangunan yang tidak memenuhi standar, sampai penyaluran rumah yang tidak tepat sasaran.
“Jadi, pekerjaan rumah Kementerian PKP (menyangkut program 3 juta rumah ini) sangat berat,” ujar Ara. Untuk dia dan jajarannya berupaya keras menjalin sinergi dengan berbagai pihak, baik sesama pemerintah maupun swasta, untuk mencapai target pengadaan 3 juta rumah tersebut.
Baca juga: DPR Pertanyakan Kemampuan Menteri PKP Capai Target 3 Juta Rumah
Soal pembiayaan misalnya, selain meminta tambahan dari Kementerian Keuangan, juga berupaya mencari dukungan pendanaan dari Bank Indonesia, Kementerian BUMN, Danantara, sampai perusahaan swasta dari dana tanggung jawab sosial (CSR) mereka.
Sebagian sudah ada hasilnya. Kementerian Keuangan misalnya, sudah berkomitmen menambah alokasi dana subsidi FLPP untuk 350.000 rumah dari alokasi awal 220.000 rumah.
Berbagai perusahaan melalui dana CSR masing-masing juga sudah mulai membangun rumah subsidi untuk MBR di wilayah masing-masing, atau membantu melakukan renovasi dan peremajaan rumah yang ada.
Sementara untuk penyediaan lahan, Kementerian PKP akan memanfaatkan lahan BUMN untuk pengadaan rumah MBR, salah satunya lahan PT Kereta Api Indonesia. Yang terbaru, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Ara menyebut sedang mengupayakan pemanfaatan lahan penjara di kota-kota untuk membangun perumahan rakyat.
Untuk memudahkan pembangunan rumah oleh developer dan pembeliannya oleh MBR, Menteri PKP juga sudah meneken SKB dengan Mendagri dan Menteri PU mengenai pembebasan BPHTB dan biaya PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
“Sudah kita teken bulan Januari, tapi sampai sekarang masih ada 70 bupati (dan) wali kota yang belum jalanin (SKB tersebut). Padahal itu (SKB) untuk membantu rakyat kecil agar mudah mendapatkan rumah,” jelas Ara.
Agar upaya pencapaian program 3 juta rumah lebih efektif, Ara mengaku berbagi tugas dengan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Sebanyak 2 juta rumah menjadi tanggung jawabnya dirinya, sedangkan yang 1 juta lagi diharapkan dari investor luar negeri dan Fahri ditugaskan mencari investornya.
Dengan berbagai upaya yang sudah berjalan, sejauh ini baru sekitar 750 ribu rumah yang mungkin bisa diadakan tahun ini dengan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah maupun swasta.
Karena itu Menteri PKP pun mendapat kritikan tajam dari anggota Komisi V DPR. Pasalnya, tahun kalender sudah mendekati akhir semester satu. Sungguh sangat tidak mudah bagi Menteri PKP mencarikan kekurangan dana untuk sekitar 2,25 juta rumah lagi dalam sisa waktu 7 bulan ke depan.
Terkait kritikan itu, Ara kembali menegaskan, ia siap di-reshuffle bila program 3 juta rumah tidak tercapai. “Saya hanya pembantu Presiden Prabowo Subianto, menjalankan visi dan misinya. Diberikan target segitu, semua jurus saya lakukan untuk mencapainya. Kalau tidak tercapai, saya siap di-reshuffle. Itu hak beliau dan apapun saya terima. Reshuffle itu konsekuensi jabatan menteri,” tegasnya.