DPR Pertanyakan Kemampuan Menteri PKP Capai Target 3 Juta Rumah
Komisi V DPR mempertanyakan kemampuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencapai target pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Komisi V DPR mempertanyakan hal itu dalam rapat kerja dengan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dan jajarannya yang juga dihadiri Komisioner Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Senin (19/5/2025).
Dalam rapat yang membahas peta jalan program 3 juta rumah itu, Menteri PKP mengungkapkan, dengan anggaran Kementerian PKP tahun ini sebesar Rp3,46 triliun, plus dana KPR subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun (75 persen disediakan pemerintah dan 25 persen oleh bank pelaksana KPR), kementeriannya hanya mampu membangun dan merenovasi 269.779 unit hunian.
Rinciannya, KPR FLPP 220.00 unit, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 38.504 unit, revitalisasi rumah susun (rusun) 6.687 unit, rumah susun baru 2.682 unit, peremajaan kawasan kumuh 1.430 unit, dan rumah khusus 476 unit.
“Jadi, kemampuan kita membangun rumah rakyat tidak sampai 270 ribu unit. Itu dari dana APBN dan FLPP,” kata Ara dalam raker yang ditayangkan melalui TV DPR itu. Karena itu PR Kementerian PKP, lanjutnya, mencarikan pembiayaan untuk pengadaan rumah sebanyak 3 juta unit dikurangi 269.799 unit.
Untuk itu Ara mengaku sudah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan perusahaan swasta, untuk mendapatkan tambahan pembiayaan. “Hasilnya, Kementerian Keuangan sudah menyatakan siap menambah kuota FLPP 130.000 unit sehingga total menjadi 350.000 unit untuk tahun ini,” ungkap dia.
Baca juga: Menteri PKP Usulkan Revisi Undang-Undang Perumahan
Sedangkan dari perusahaan swasta berupa dana tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan, juga sudah mulai berjalan. Ara mengaku terus mengajak lebih banyak perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) itu.
Ara juga menyebut dukungan dari sejumlah lembaga dan instansi lain, sehingga total ia mengklaim bisa disediakan pembiayaan untuk sekitar 752 ribu rumah tahun ini. Dengan demikian yang masih harus diupayakan pembiayaannya untuk sekitar 2,24 jutaan unit rumah lagi.
Sejumlah anggota Komisi V DPR kemudian mempertanyakan paparan peta jalan program 3 juta rumah yang disampaikan Menteri PKP tersebut. Antara lain Yanuar Arif Wibowo, Haryanto, dan Reni Astuti.
Semuanya mempertanyakan bagaimana Kementerian PKP akan mengadakan kekurangan sekitar 2,24 juta rumah lagi itu dalam 7 bulan ke depan, mengingat waktu yang sudah terbatas dan anggarannya yang masih diupayakan.
“Ini udah bulan Mei lho Pak, yang 2.247.088 unit rumah itu masih entah di mana. Saya melihat kok Pak Menteri, mengambil bahasa Pak Presiden, soal rencana 3 juta rumah ini seperti omon-omon gitu,” kata Yanuar seperti dikutip detikcom.
Sementara Haryanto menyebut angka-angka yang disampaikan Menteri PKP dalam peta jalan program 3 juta rumah, masih berupa klaim. Belum disertai perencanaan yang detail, sehingga belum jelas besaran pembiayaannya baik dari pemerintah maupun investor.
Haryanto menambahakan, program 1 juta rumah pemerintahan terdahulu saja belum tercapai, sementara target tahun ini dipatok 3 juta rumah. “Ini sudah mau masuk tengah tahun, realisasi pengadaan rumahnya belum seberapa,” katanya.
Hal senada disamapaikan Reni Astuti. Ia menyebut 75 persen dari target pengadaan 3 juta rumah tahun ini masih berupa upaya. “Selama lima bulan pertama tahun ini, realisasi program baru tujuh persen. Kalau kita pakai periode catur wulan, dengan asumsi pencapaian setiap catur wulan sama, maka akhir Desember 2025 pencapaiannya hanya 21 persen,” tuturnya.