Bank Dunia: Program 3 Juta Rumah Butuh Reformasi Regulasi Perumahan
Presiden Indonesia Prabowo Subianto menetapkan program pembangunan 3 juta rumah sebagai salah satu dari 8 program prioritas pemerintahannya.
Bank Dunia (World Bank Group) memuji hal itu dalam laporan “Perumahan untuk Rakyat: Dari Rumah Menuju Pekerjaan dan Kesejahteraan di Indonesia, Indonesia Economic Prospect Juni 2025” yang diluncurkan di Jakarta awal pekan ini (23/6/2025).
Menurut Bank Dunia, pembangunan perumahan akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sumber kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
Sektor perumahan berkontribusi 10 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menyediakan 7 persen dari total lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 8 persen.
Program 3 juta rumah juga mendorong sektor konstruksi dan perbankan, sekaligus meningkatkan akses pendidikan bagi pelajar, sehingga memperkuat potensi tenaga kerja Indonesia.
Untuk mencapai target 3 juta rumah itu, Bank Dunia menyatakan pemerintah Indonesia perlu berperan sebagai penyedia dan fasilitator perumahan.
Langkah yang perlu dilakukan pemerintah, adalah mereformasi regulasi perumahan, mempercepat pelaksanaan program perumahan yang didanai negara, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menarik investasi swasta.
Investasi publik tahunan senilai USD3,8 miliar, disebut Bank Dunia bisa menciptakan sekitar 2,3 juta lapangan pekerjaan, dan memobilisasi modal swasta senilai USD2,8 miliar.
Reformasi regulasi perumahan, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung peningkatan investasi di sektor perumahan, dan secara tidak langsung meningkatkan dampaknya terhadap perekonomian.
Baca juga: Bank Dunia Tertarik Dukung Program 3 Juta Rumah
Bank Dunia mengusulkan strategi dua pilar. Pilar pertama berfokus pada peningkatan investasi perumahan dan infrastruktur. Pilar kedua menjabarkan kebijakan dan reformasi regulasi dan kelembagaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pembiayaan dan memastikan keberlanjutan program.
Strategi pertama berupa penyediaan rumah yang lebih layak huni, pengembangan rumah baru, dan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan.
Strategi ini dibangun atas rekam jejak Indonesia di sektor perumahan, melalui transformasi permukiman dan lingkungan di tingkat lokal dengan mekanisme terbaru, guna menciptakan 750.000 lapangan kerja dan menyediakan 1 juta rumah dengan investasi pemerintah senilai USD1 miliar.
Baca juga: Iwan Sunito: Sudah Waktunya Transaksi Properti Inden di Indonesia Direformasi
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen, Bank Dunia menilai produksi perumahan di perkotaan perlu dipimpin dengan pendekatan berbeda, mengingat keterbatasan lahan dan tingginya biaya perumahan.
Selain itu, investasi dalam pembangunan perumahan yang lebih padat dan tangguh, perluasan transportasi umum dan infrastruktur lainnya, dapat menurunkan biaya perumahan serta melindungi masyarakat dan aset mereka.
Strategi kedua berfokus pada upaya memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan, untuk mewujudkan perluasan perumahan yang optimal dengan meningkatkan tabungan rumah tangga dan akses terhadap modal swasta, melalui kebijakan
dan reformasi yang terarah.
Baca juga: Opini: Program 3 Juta Rumah: Ambisi Besar, Regulasi Kompleks, dan Tantangan di Lapangan
Dengan dua strategi itu, Bank Dunia memperkirakan program 3 juta rumah dapat memobilisasi modal swasta hingga USD2,77 miliar dari sebelumnya USD560 juta, serta penciptaan lapangan kerja hingga 2,33 juta dari sebelumnya hanya 868.151 orang.
Dengan mobilisasi modal tersebut, jumlah rumah yang lebih layak huni pun bisa terdorong mencapai 71 persen dari hanya di kisaran 39 persen pada 2023.