Bisnis Properti Berdampak Besar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pembangunan IKN Bukti Kesekian
Bisnis properti adalah bisnis yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian, karena terkait dengan ratusan industri lainnya, seperti bahan bangunan, furnitur, elektronik, desain arsitektur dan interior, jasa konstruksi, air bersih, sampai UMKM.
Itu belum menghitung kontribusinya terhadap pendapatan pajak dan penyerapan tenaga kerja. Setiap unit properti rata-rata menyerap 5 tenaga kerja langsung. Soal ini sudah kerap dinyatakan para pemangku kepentingan di bisnis properti. Karena itu penting mendorong bisnis properti agar selalu bergairah.
Bukti kesekian klaim tersebut bisa dilihat dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang sebagian besar berupa pembangunan properti dan infrastruktur tersebut.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sejak mulai dibangun pertengahan 2022, IKN telah membawa dampak positif bagi kondisi sosial ekonomi di Kalimantan Timur, terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Baca juga: Permintaan Rumah di Daerah Penyangga IKN Tumbuh 63,4 Persen
Hal itu terkonfirmasi dari statistik ekonomi dan sosial BPS seperti pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti Amalia mengungkapkan, tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tercatat 4,48 persen, tahun lalu meningkat menjadi 6,17 persen.
“Salah satu faktor yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur itu, adalah pembangunan berbagai properti dan infrastruktur di IKN. Dampak pembangunan IKN itu sangat terasa di Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara,” kata Amalia melalui keterangan resmi.
Ia menyatakan hal itu dalam sambutannya saat menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data dan informasi statistik IKN dengan Kepala Otorita IKN M Basuki Hadimuljono di IKN beberapa waktu lalu.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten PPU yang menjadi lokasi IKN, melesat dari 2,61 persen pada 2019, menjadi 14,49 persen pada 2022, 29,40 persen tahun 2023 dan 30,68 persen pada 2024.
Sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kukar meningkat dari 3,92 persen pada tahun 2019 menjadi 5,62 persen pada 2024. “Selain karena meningkatnya aktivitas pertambangan dan industri pengolahan yang merupakan kontributor utama (ekonomi Kukar), pertumbuhan ekonomi kabupaten itu juga didorong oleh pembangunan IKN,” ujar Amalia.
Baca juga: Presiden Resmikan 4 Proyek Properti Senilai Hampir Rp5 Triliun di IKN
Terkait MoU dengan OIKN, Amalia menyatakan, BPS akan melakukan pendataan penduduk IKN atau sensus khusus di tahun ini. Hampir bersamaan dengan pelaksanaan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025. “Kegiatan ini penting, karena wilayah IKN belum pernah tercatat secara khusus dalam sensus penduduk sebelumnya,” ungkapnya.
Sementara Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebutkan, MoU dengan BPS telah lama ditunggu. “Dengan adanya survei BPS, IKN akan memiliki primary data sebagai dasar pengambilan keputusan”, kata Basuki. Sebelumnya IKN lebih banyak menggunakan data sekunder.
Selepas penandatanganan MoU, Amalia didamping jajarannya berkesempatan melakukan penanaman pohon, berkunjung ke Istana Negara, dan melihat rusun ASN yang sebagian telah rampung dan ditempati pegawai OIKN.