Toko Bahan Bangunan UMKM Juga Bisa Manfaatkan KUR Perumahan
Kementerian Perekonomian mengklaim, Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencatat kinerja yang mengesankan di semester pertama 2025, dengan realisasi penyaluran Rp131,84 triliun atau 45,86 persen dari target 2025.
Pencapaian itu menunjukkan antusiasme pelaku UMKM dalam memanfaatkan fasilitas pembiayaan bersubsidi dari pemerintah, di tengah upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam situasi internal dan eksternal yang penuh ketidakpastian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan KUR bagi UMKM di Jakarta akhir pekan ini (11/7/2025) menyatakan, hingga 30 Juni 2025 KUR telah menjangkau 2,28 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) terjaga di level 2,38 persen, jauh lebih rendah dibanding NPL kredit UMKM umum sebesar 4,36 persen.
“Yang lebih penting lagi, 60 persen penyaluran KUR masuk ke sektor produksi sesuai target kita. Ini menunjukkan KUR benar-benar mendorong produktivitas UMKM,” kata Menko Airlangga sebagaimana dikutip keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, Jum’at (11/7/2025).
Pemerintah sendiri memperluas cakupan KUR. Salah satunya mempersiapkan kemudahan penyaluran KUR untuk mendukung sektor pertanian pangan khususnya komoditas tebu. Skemanya dirancang untuk mendukung swasembada gula konsumsi yang ditargetkan tercapai pada 2028.
“Sekitar 86 persen tanaman tebu milik rakyat sudah menua dan perlu segera diremajakan. Tanpa intervensi cepat, mimpi swasembada gula sulit dicapai. Kemudahan KUR untuk sektor pertanian khususnya komoditas tebu rakyat, adalah solusinya,” ujar Airlangga.
Baca juga: Pemerintah Setuju KUR Perumahan Juga Bisa untuk Renovasi Rumah Asal…
Perluasan berikutnya adalah KUR perumahan untuk mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah. Skemanya dirancang dengan dua pendekatan: supply dan demand.
Pada sisi supply (pasokan), para developer, kontraktor, hingga pedagang material bangunan skala UMKM bisa mengakses kredit hingga Rp5 miliar, dengan bunga/margin disubsidi pemerintah 5 persen fixed per tahun.
Sementara di sisi demand (permintaan), UMKM yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah untuk usaha juga mendapat akses pembiayaan murah dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp500 juta, bunga berjenjang 6-9 persen per tahun dan tenor sampai dengan 5 tahun.
“Sektor perumahan memiliki multiplier effect ekonomi yang besar. Setiap rupiah yang masuk akan menghasilkan Rp1,74 output ekonomi. Belum lagi potensi penyerapan 13,8 juta tenaga kerja per tahun. Jadi, ini bukan sekadar membangun rumah, tapi membangun masa depan ekonomi,” jelas Menko Airlangga.
Terkait perluasan KUR itu, pemerintah menambah plafon KUR 2025 sebesar Rp117 triliun di luar plafon yang telah ada. Penambahan plafon tersebut diikuti dengan penambahan anggaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR sebesar Rp1,2 triliun.