Pemerintah-DPR Sepakati Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2026. Pertumbuhan Ekonomi 5,2-5,8 Persen
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Paripurna DPR “Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 dan RKP 2026” di DPR, Jakarta, Kamis (24/7/2025). Laporan dibacakan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid.
“Hari ini hadir pada Sidang Paripurna @dpr_ri, saya mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI,” kata Sri Mulyani melalui Instagram resminya @smindrawati dikutip Kamis (24/7/2025).
Jazilul menyampaikan kisaran asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2026. Yaitu, pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen, laju inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500-16.900 per USD, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,6-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia USD60-80 per barel, lifting minyak bumi 605 ribu-620 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 953 ribu-1.017 ribu barel setara minyak per hari.
Sementara postur makro fiskal tahun 2026, pendapatan negara 11,71-12,31 persen PDB, belanja negara 14,19-14,83 persen PDB, keseimbangan primer (0,18)-(0,22) persen PDB, defisit (2,48)-(2,53) persen PDB, dan pembiayaan 2,48-2,53 persen PDB.
“Laporan yang disampaikan Banggar hari ini akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN TA 2026 beserta Nota Keuangan yang akan disampaikan Presiden @prabowo pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Agustus 2025,” jelas Menkeu.
Baca juga: Ketidakpastian Makin Tinggi, Tapi Ekonomi Indonesia Masih Cukup Aman
Menkeu sangat mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan DPR dalam pembahasan RAPBN 2026. Menurutnya, sinergi yang baik antara pemerintah, DPR, dan seluruh elemen masyarakat akan menghasilkan APBN yang sebesar-besarnya dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Menkeu sendiri sudah menyampaikan perkembangan pembahasan RAPBN 2026 itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam laporan itu disebutkan APBN 2026 akan berfokus pada program-program prioritas yang telah ditetapkan Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, perbaikan sekolah, juga ketahanan pangan.
Merespon laporan itu, Presiden Prabowo memberikan arahan untuk melakukan reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit agar tetap terjaga dan memastikan APBN tetap sebagai instrumen yang mendukung ekonomi Indonesia.
“Arahan Bapak Presiden sudah sangat lengkap. Reform di sisi penerimaan negara tetap dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan penerimaan negara yang memadai, belanja difokuskan kepada program-program prioritas dan penting, defisit harus dijaga pada level yang baik,” ungkap Menkeu.
Baca juga: Menkeu: Indonesia Butuh Lebih dari Rp10.000 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Hingga 2029
Presiden juga memberikan arahan terkait deregulasi untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang makin baik, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa selalu tergantung kepada APBN. “Deregulasi dalam arti berbagai perbaikan regulasi yang mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan, dan terutama mendorong tata kelola Danantara lebih baik,” pungkas Menkeu.