Backlog Tinggi, Tapi Rumah Subsidi Tidak Laku. Ini Penyebabnya Kata Hud Institute
Ketua Umum The Housing & Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto menegaskan pentingnya pembenahan regulasi, penguatan data permintaan, serta dukungan pembiayaan inovatif, untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Zulfi menyatakan, pembahasan program perumahan selama ini termasuk dalam program 3 juta rumah, hanya fokus pada aspek pembiayaan dan suplai rumah. Sementara sisi regulasi dan kebutuhan (demand) kurang mendapatkan perhatian.
“Kita belum memiliki peta permintaan (kebutuhan) hunian yang lengkap berbasis by name by address, sehingga sulit menentukan lokasi dan segmen penerima secara presisi,” kata Zulfi dalam press conference peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diadakan The HUD Institute di Tangerang Selatan, Senin (25/8/2025).
Baca juga: Wamen Fahri: Masyarakat Harus Lebih Keras Kritisi Kinerja Kementerian Perumahan
Ia pun mengungkapkan anomali dalam pasar perumahan rakyat saat ini. Backlog (akumulasi kekurangan pengadaan rumah) disebut tinggi, tapi stok rumah subsidi banyak yang tidak terjual.
“Anomali itu muncul karena desain kebijakan perumahan tidak membaca persoalan secara utuh, sehingga harga rumah subsidi sulit dijangkau atau tidak diminati MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang menjadi targetnya,” ujar Zulfi.
Karena itu, Hari Perumahan Nasional 2025 harus menjadi momentum Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperbaiki arah kebijakan, agar benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar angka.
Terkait hal itu, Ali Kusno Fusin, anggota Dewan Pembina The HUD Institute, menambahkan, selama ini pengadaan rumah subsidi hanya fokus pada pekerja formal, tidak menyentuh pekerja informal.
“Padahal, banyak pekerja informal punya penghasilan yang cukup tapi tidak bisa mengakses rumah subsidi, karena tidak tercatat dalam sistem keuangan formal,” terangnya.
Baca juga: The Hud Institute Usul Pembentukan “Bulog Papan” untuk Tekan Harga Rumah
The HUD Institute akan menggelar peringatan Hapernas 2025 di Bandung, Kamis (28/8/2025), disertai peluncuran HUD Academia, wadah berhimpun para akademisi, pakar dan peneliti yang bisa memperkaya perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman.
Pada acara itu juga akan ditandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara The HUD Institute dan City University, Malaysia, bersama 25 perguruan tinggi swasta di Indonesia, serta Gelar Wicara Nasional “Menuju Hunian Madani dan Berkelanjutan” dengan tiga subtopik utama yang berkaitan dengan reformasi kebijakan perumahan dan pembangunan perkotaan.
MoU mencakup riset bersama, pertukaran dosen dan mahasiswa, pengembangan teknologi, serta diseminasi pengetahuan di bidang perumahan dan perkotaan. The HUD Institute sendiri dipelopori para akademisi dari UGM, ITB, UI, Unpad, Unand, Unida, UPJ dan lain-lain.
Baca juga: The Hud Institute: Segera Operasionalkan BP3 untuk Percepat Pengadaan Rumah Rakyat
Peringatan Hapernas 2025 itu merupakan hasil kerja sama The HUD Institute, IAP Jawa Barat, dan MAPID yang akan menghadirkan platform geospasial berbasis AI untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data lokasi.
Rencanananya akan hadir dalam acara itu para rektor atau perwakilan dari 25 PTS yang meneken MoU, Rektor City University Prof Dr Rosnizah Bt Shaari, beberapa mantan menteri, serta Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri PKP Maruarar Sirait.