Tinggal Empat Bulan Lagi, Realisasi FLPP Belum Capai 50 Persen
Tahun ini tinggal empat bulan lagi. Namun, realisasi penyaluran KPR subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) belum mencapai 50 persen.
Sebelumnya kalangan pengembang mendesak pemerintah menaikkan kuota FLPP, dengan alasan besarnya kebutuhan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu indikatornya backlog (kekurangan) pengadaan rumah yang tinggi dengan 9,9 juta KK belum memiliki rumah sendiri.
Itu belum menghitung KK yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) yang bukan miliknya sendiri, yang menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengutip data BPS, mencapai 6 juta KK dari sekitar 20 juta RTLH.
Tidak pernah dievaluasi apakah 9,9 juta plus 6 juta KK itu memang membutuhkan rumah. Kalau membutuhkan, bagaimana profil mereka? Berapa yang mampu membeli rumah subsidi dengan KPR dari bank dan di mana lokasi yang mereka inginkan, berapa pula yang butuh rumah tapi tidak mampu membeli sehingga harus dibantu negara membangunkan rumahnya?
Sebagaimana diketahui, FLPP lebih ditujukan kepada pekerja formal yang mempunyai penghasilan tetap, yang membuat bank mudah menganalisis kemampuan mencicilnya.
Di Si Kasep, aplikasi resmi di Tapera yang menampung pesanan rumah subsidi dari pekerja di seluruh Indonesia, Wamen Fahri menyebut antrian pemesan mencapai 300 ribuan, sangat jauh dari angka backlog tersebut.
Antrian terjadi karena mismatch antara permintaan dan suplai. MBR membutuhkan rumah di mana, developer mengembangkan proyek rumah subsidinya di lokasi yang berbeda.
Baca juga: Menteri PKP: Perlu Sosialisasi Lebih Gencar Agar Target Penyaluran FLPP Tercapai
Disemangati oleh usulan para pengembang itu, pemerintah cq Kementerian PKP pun menaikkan kuota FLPP tahun ini, dari awalnya 220.000 unit menjadi 350.000 unit dengan total anggaran Rp35 triliunan.
Apalagi, target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demikian tinggi, mengadakan dan merenovasi atau meremajakan 3 juta rumah setiap tahun. FLPP menjadi salah satu andalan untuk mencapai target itu.
Namun, sudah delapan bulan berjalan, pencapaian target itu belum sampai 50 persen. Menurut Heru Pudyo Nugroho, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), badan yang ditunjuk pemerintah menyalurkan FLPP, sampai 28 Agustus 2025, realisasi FLPP baru 161.500 unit.
“Sampai hari ini sudah kita salurkan FLPP untuk 161.500 unit rumah MBR, atau kurang lebih sekitar 47 persen dari target tahun ini sebanyak 350 ribu unit,” kata Heru sebagaimana dikutip keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP, Rabu (27/8/2025).
Ia menyatakan hal itu dalam rapat Komite BP Tapera di Jakarta yang dipimpin Ketua Komite Menteri PKP Maruarar Sirait, dihadiri empat anggota komite: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, dan Eko Djoeli Heripoerwanto selaku anggota dari unsur profesional.
Rapat yang dihadiri jajaran petinggi Kemenkeu dan Kementerian PKP itu, membahas evaluasi kinerja dan pengawasan BP Tapera semester I 2025, serta rencana strategis 2025-2029 menyangkut tata kelola dan proses, perluasan kepesertaan, dan pengembangan layanan.
Menurut Heru, realisasi FLPP meningkat signifikan di triwulan I 2025, namun menurun di triwulan II karena perubahan prioritas masyarakat menyusul pelemahan daya beli.
“Namun secara keseluruhan, realisasi semester I 2025 meningkat 44,5 persen dibanding tahun sebelumnya,” ujar Komisioner BP Tapera.
Dalam rapat itu soal realisasi FLPP tidak dibahas lebih mendalam. Menkeu misalnya, lebih menekankan soal inovasi layanan dan perbaikan tata kelola dalam rapat itu.
“Penting perbaikan mekanisme layanan BP Tapera, terutama terkait pengembalian tabungan (perumahan di Tapera) bagi pensiunan, agar dananya bisa diterima tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Sri Mulyani, yang disampaikannya juga melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati.
Baca juga: Cuekkan Kritik Fahri, Ara Makin Intens Lakukan Segmentasi MBR Penerima FLPP
Sampai saat ini kepesertaan Tapera masih terbatas pada PNS, hasil pemindahan kepesertaan mereka sebelumnya di Tabungan Perumahan (Taperum) PNS ke Tapera. Sedangkan anggota TNI/POLRI, juga pekerja swasta dan pekerja mandiri belum menjadi peserta.
Bahkan, pekerja swasta, juga pengusaha, menolak keras iuran (tabungan) Tapera sebesar 3 persen gaji itu (2,5 persen ditarik dari gaji pekerja dan 0,5 persen kontribusi pemberi kerja). Saat ini UU Tapera itu digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Untuk FLPP, Menkeu mendorong penyalurannya bisa difokuskan ke daerah-daerah strategis, seperti kawasan ekonomi khusus dan beberapa daerah sentra industri seperti Serang, Batang, Morowali, dan Gresik.