Tunjangan Rumah DPRD Jakarta dan Depok Sejak Lama Lebih Sangar, Sekarang Diprotes
Tunjangan rumah anggota DPR RI diprotes masyarakat, karena nilainya Rp50 juta per bulan dianggap berlebihan. Tapi, tunjangan rumah anggota DPRD di Jakarta dan wilayah sekitarnya ternyata lebih lebay lagi.
Menariknya, seperti dikutip berbagai media massa begerapa hari terakhir, tunjangan rumah anggota DPR RI itu ditetapkan, dengah mengacu kepada tunjangan rumah anggota DPRD di Jakarta, karena anggota DPR RI bertugas di Jakarta.
Sebagaimana dikatakan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, besaran tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI, ditetapkan berdasarkan kajian dengan melihat tunjangan perumahan yang diterima 106 Anggota DPRD DKI Jakarta.
Selama ini tunjangan rumah untuk anggota DPRD Jakarta itu tidak pernah menuai protes. Padahal, nilainya jauh lebih besar. Yaitu Rp78,8 juta per bulan untuk pimpinan DPRD dan Rp70,4 juta per bulan untuk anggota DPRD sudah termasuk pajak.
Penetapan besaran tunjangan rumah itu dilakukan melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 yang diteken Gubernur Anies Baswedan.
Sebelumnya melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2017 tetang Belanja DPRD yang diteken Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat waktu itu, tunjangan perumahan pimpinan DPRD DKI Jakarta ditetapkan Rp70 juta per bulan, dan anggota DPRD Rp60 juta per bulan termasuk pajak.
Nilai tunjangan rumah Rp70 juta dan Rp60 juta ini pun terbilang sangat berlebihan diukur, dari harga pasar sewa rumah dan apartemen kelas atas di Jakarta waktu itu.
Dengan tunjangan rumah tahun 2022, anggota DPRD DKI Jakarta rata-rata menerima tunjangan rumah hampir Rp1 miliar per tahun, sehingga bisa menyewa rumah atau apartemen mewah seharga hingga Rp30 miliar di kawasan elit seperti Menteng, Kebayoran Baru, Pondok Indah dan Permata Hijau.
Sebagaimana diketahui di dunia properti tarif sewa rumah tapak rata-rata hanya 2,5-3 persen dari nilai propertinya. Sedangkan tarif sewa apartemen sedikit lebih tinggi, namun masih ditambah service charge dan lain-lain, sehingga bisa mencapai 7-8 persen dari nilai propertinya saat disewakan.
Tapi, tarif sewa apartemen ini dalam praktik bisa lebih rendah, karena misalnya apartemennya sudah lama beroperasi dan unit-unitnya memang dikelola untuk disewakan dalam jangka panjang.
Di situs-situs jual beli sewa properti bertebaran penawaran apartemen premium di lokasi-lokasi strategis di Jakarta, dengan tarif sewa hampir sama dengan rumah tapak.
Penetapan tunjangan rumah untuk anggota DPRD DKI tahun 2022 yang lebih tinggi dari sebelumnya itu, dilakukan saat Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,31 persen.
Pertumbuhan 5,31 persen itu tertinggi sejak tahun 2013 dan melampaui target pemerintah sebesar 5,2 persen, namun terjadi saat Indonesia masih dalam suasana pandemi Covid-19, setelah dua tahun sebelumnya ekonomi Indonesia, juga ekonomi semua negara di dunia, anjlok didera wabah mematikan itu.
Tahun 2020 saat awal pandemi, ekonomi Indonesia langsung nyungsep (terkontraksi) minus 2,07 persen. Tahun 2021 kembali tumbuh 3,69 persen sebelum melesat menjadi 5,31 persen tahun 2022.
Namun, tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kembali merosot menjadi 5,05 persen, dan makin turun menjadi 5,03 persen pada 2024.
Baca juga: Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta itu Memang Lebay. Ini Alasannya dari Sisi Properti
Bukan hanya di Jakarta, di wilayah satelitnya tunjangan rumah yang diberikan kepada politisi DPRD juga sama lebaynya.
Di Kota Depok misalnya, melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok Nomor 97 Tahun 2021, tunjangan rumah untuk Ketua DPRD Depok ditetapkan Rp47.116.000, Wakil Ketua Rp43.100.000, dan Anggota DPRD Rp32.500.000 per bulan.
Tunjangan rumah ini juga terbilang sangat lebay untuk ukuran Kota Depok. Dengan tunjangan sebesar itu, para politisi DPRD bisa menyewa rumah atau apartemen mewah seharga hingga Rp20 miliar per unit.
Di Kota Depok nyaris belum banyak beredar hunian senilai itu. Di Pesona Khayangan pasaran sewa rumahnya tidak ada yang sampai Rp100 juta per tahun.
Pesona Khayangan adalah salah satu perumahan yang dianggap paling elit di Depok, dan lokasinya paling dekat dengan kantor Walikota dan DPRD Kota Depok.
Sebagai contoh di OLX, sewa rumah kinclong semi furnished seluas 160 m2 di atas kaveling 200 m2, dilengkapi 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi, hanya ditawarkan Rp75 juta per tahun.
Jadi, dengan tunjangan rumah 3-4 bulan saja, sewa rumah di Pesona Khayangan itu berikut biaya listrik, air, pemeliharaan dan lain-lain sudah tertutupi.
Tunjangan perumahan memang perlu buat anggota DPR dan DPRD sebagaimana sudah diatur di PP Nomor 18 Tahun 2017, tapi nilainya sungguh tidak perlu selebay itu.