Hampir 100 persen pengakses subsidi pemilikan rumah dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan rentang pendapatan Rp1-8 juta per bulan.

Semuanya memanfaatkan KPR FLPP itu untuk membeli rumah tapak bersubsidi di wilayah pinggiran yang jauh dari pusat-pusat kegiatan di sebuah kota besar. Sementara yang berpenghasilan di atas Rp8 juta sangat sedikit yang memanfaatkan FLPP untuk membeli rumah pertamanya.

Hal itu dinyatakan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho dalam acara pra event akad massal 25.000 rumah subsidi di Jakarta, Jum’at (26/92025).

“Data kami menunjukkan, kurang lebih 98 persen pengakses FLPP dalah masyarakat yang berpenghasilan mulai dari Rp1 juta sampai Rp8 juta (per bulan). Sementara yang berpenghasilan di atas Rp8 juta, yang umumnya tinggal dan bekerja di pusat kota, kurang tertarik dengan FLPP,” kata Heru kepada awak media usai acara.

Sebelumnya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperluas batas penghasilan penerima FLPP, mencakup juga masyarakat berpenghasilan menengah (MBM) berpenghasilan di atas Rp8 juta hingga maksimal Rp14 juta, guna mengakomodasi pekerja yang tinggal di kota-kota besar yang membeli rumah pertama berupa apartemen.

“Diperlukan solusi untuk MBM agar juga tertarik mengakses FLPP untuk membeli rumah pertamanya. BP Tapera sendiri mengusulkan fitur FLPP perkotaan untuk kaum pekerja di kota-kota besar itu,” ujar Heru.

Baca juga: Tahun Depan Target KPR FLPP 500.000 Unit, Program Bedah Rumah 400.000 Unit

Ia belum menjelaskan secara spesifik bentuk fitur FLPP perkotaan itu, baik menyangkut nilai kredit, tingkat bunga maupun tenornya. Namun, Heru menyatakan fitur baru itu sudah didiskusikan BP Tapera bersama pihak perbankan secara intens.

Yang jelas fitur baru FLPP itu bisa dipakai pekerja di perkotaan untuk membeli rumah tapak seharga Rp200 juta-Rp500 juta, atau apartemen sekelqas rumah susun sederhana milik (rusunami).

“Ini salah satu upaya kita memperluas cakupan FLPP ke depan,” ujar Heru. Sebagaimana diketahui pemerintah menaikkan target penyaluran FLPP tahun ini dari semula untuk 220.000 rumah MBR menjadi 350.000 rumah.

Sampai pertengahan September 2025 atau 3,5 bulan menjelang berakhirnya tahun kalender, realisasinya baru 178.000 unit. Tahun depan targetnya dinaikkan menjadi 500.000 unit.