Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) membuat penyaluran subsidi perumahan lebih tepat sasaran.

Hal itu dinyatakan Menteri PKP dalam sambutannya saat menghadiri acara Anugerah Hari Statistik Nasional di Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Ara menyebut Kementerian PKP sebagai salah satu pengguna terbesar data BPS. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh kementerian dan lembaga hanya menggunakan data resmi BPS sebagai rujukan.

“Capaian program rumah subsidi saat ini berkat dukungan data BPS. Saya tadi baru cek, sekarang sekitar 60 ribu buruh sudah menerima rumah subsidi. Itu semua berkat basis data yang kuat dari BPS,” katanya sebagaimana dikutip dari laman Kementerian PKP, Sabtu (27/9/2025).

Baca juga: Data BPS Jadi Acuan Penyaluran Bantuan Perumahan Bagi MBR

Menteri PKP pun menyampaikan rencana akad massal 25 ribu rumah subsidi, Senin (29/9/2025) ini, yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. “Ini bukti nyata, ekosistem perumahan bisa berjalan dengan baik jika didukung data yang kredibel,” ujarnya.

Menteri Ara pun memuji BPS, karena saat ini hadir dengan wajah baru yang lebih terbuka, tanpa kehilangan prinsip dan integritas metodologisnya.

“Wajah baru BPS lebih terbuka, tapi punya prinsip yang kuat, integritas metodologinya bisa dipertanggungjawabkan. Harapan saya BPS tambah kredibel, tambah kuat, dan tentu anggarannya juga tambah besar, karena BPS yang menilai kinerja semua kementerian dan lembaga,” terangnya.

Baca juga: Data MBR Valid, Penyaluran FLPP dan BSPS Bisa Segera Dimulai

Ia menambahkan, data BPS dapat digunakan oleh berbagai pihak. Bukan hanya kementerian dan lembaga, tapi juga investor, lembaga swadaya masyarakat, hingga akademisi.

“Siapapun bisa pakai data BPS, kalangan intelektual juga bisa memberikan kritik dan apresiasi berdasarkan data-data dari BPS. BPS sudah on the right track. Saya doakan BPS makin dipercaya, makin menyala, dan tetap menjadi acuan utama pembangunan nasional,” pungkas Ara.