Dua bulan menjelang berakhirnya tahun ini, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bekerja keras mencapai target penyaluran KPR subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan optimis target itu akan tercapai, karena penyaluran KPR FLPP menunjukkan kenaikan signifikan setiap bulan.

Realisasi KPR FLPP tahun ini saja per 20 Oktober 2025 sudah mencapai 203.439 unit senilai Rp25,24 triliun. Secara tahunan (yoy), realisasi itu meningkat 22,63 persen.

Yaitu dari 165.880 unit rumah selama 1 Januari 2024-20 Oktober 2024, menjadi 203.439 unit pada 1 Januari 2025-20 Oktober 2025.

Sementara selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (20 Oktober 2024-20 Oktober 2025), penyaluran KPR FLPP meningkat 10,99 persen.

Yaitu, dari 214.305 unuit rumah selama 20 Oktober 2023-20 Oktober 2024, menjadi 237.859 unit rumah pada 20 Oktober 2024-20 Oktober 2025.

“Karena peningkatan itu, kami optimistis target 350.000 unit rumah subsidi FLPP tahun ini akan tercapai,” kata Heru melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis (23/10/2025).

Untuk mendorong pencapaian target itu, ia menyebut sejumlah upaya telah dilakukan BP Tapera, baik dari sisi demand (permintaan) maupun supply (pasokan).

Di sisi permintaan misalnya, BP Tapera telah menambah 2 bank penyalur KPR FLPP. Yaitu, Bank Nobu dan Bank Artha Graha, sehingga tahun ini total ada 41 bank penyalur.

“Kami juga mendorong pengembang melakukan akselerasi pembangunan rumah subsidi, dan memberikan rating developer berdasarkan penilaian MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang menjadi target KPR FLPP,” ujar Heru.

Baca juga: Menteri PKP: Subsidi Perumahan Tepat Sasaran Berkat Data BPS

Upaya BP Tapera menggenjot penyaluran KPR FLPP itu, diklaim Heru didukung tata kelola dan manajemen risiko, guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat (MBR).

Caranya antara lain, dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) tingkat keterhunian rumah subsidi yang dibeli dengan KPR FLPP, monitoring kinerja bank penyalur, serta transparansi melalui digitalisasi proses pembiayaan dan penguatan prosedur dan budaya risiko dalam menjalankan program.

“Hasilnya, pada semester satu dengan sampel 29.966 rumah subsidi, tingkat keterhuniannya mencapai 92 persen atau 27.751 unit rumah dihuni,” ungkap Heru.

Selain itu bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera juga gencar melakukan sosialisasi ke berbagai daerah dan audiensi dengan berbagai asosiasi profesi mengenai FLPP, serta pemetaan demand untuk melihat potensi calon debitur baru.

“KPR FLPP merupakan kredit pemilikan rumah subsidi yang paling diminati masyarakat, karena uang mukanya rendah mulai dari 1 persen, bunga tetap 5 persen sampai lunas, dan tenor cicilan hingga 20 tahun dengan angsuran Rp1 jutaan per bulan,” pungkas Heru.