Rumah Kumuh di Jakarta 209.000 Unit, Dapat Jatah Perbaikan 2.000 Unit
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) 400.000 unit tahun depan, dengan anggaran Rp8,89 triliun. Meningkat hampir 10 kali lipat dibanding tahun ini sebanyak 45.073 unit dengan anggaran Rp1,02 triliun.
Dengan kata lain, hampir 90 persen anggaran Kementerian PKP 2026 sebesar Rp10,89 triliun digunakan untuk perbaikan RTLH melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Jumlah RTLH atau rumah kumuh sendiri di Indonesia disebut Kementerian PKP mencapai 26,9 juta unit.
Dari jumlah itu sebanyak 209.000 unit ada di Jakarta. Hal itu terungkap dari Menteri PKP Maruarar Sirait saat mengunjungi kawasan permukiman dengan banyak rumah tidak layak huni di Cawang dan Menteng Tenggulun, Jakarta, dua hari terakhir (13-14 November 2025).
Maruarar didampingi Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto. Mereka meninjau sejumlah rumah warga penerima manfaat BSPS yang tengah dan akan menjalani proses perbaikan.
Kendati segitu besarnya jumlah rumah kumuh di Jakarta, tahun ini Kementerian PKP hanya mampu mengalokasikan jatah perbaikan untuk 158 rumah saja. Antara lain di Kebayoran Lama 29 unit, Jagakarsa 23 unit, serta Kramat Jati dan Cipayung masing-masing 13 unit.
Sebagian besar penerima berasal dari kawasan padat penduduk dengan rumah semi permanen dan struktur bangunan yang rapuh. BSPS akan difokuskan untuk memperkuat struktur bangunan, memperbaiki sanitasi, dan meningkatkan ketahanan rumah terhadap bencana.
Baca juga: 2026 Pemerintah Renovasi 400.000 Rumah dan Bangun 21 Tower Rusun
Selain anggarannya sangat mini, program BSPS tahun ini baru dijalankan mulai Oktober setelah disahkannya regulasi mengenai nomenklatur Kementerian PKP.
“Tahun depan alokasi BSPS untuk Jakarta kita tingkatkan secara signifikan dari 158 unit menjadi 2.000 unit,” kata Menteri PKP sebagaimana dikutip keterangan tertulis Kementerian PKP, Kamis (13/11/2025).
Maruarar menambahkan, program BSPS bukan sekadar memberikan bantuan material, tapi juga mendorong kemandirian masyarakat dalam memperbaiki rumahnya. “Kami ingin masyarakat ikut terlibat, gotong royong memperbaiki rumahnya, bukan hanya menerima bantuan. BSPS adalah program partisipatif,” ujarnya.
Menteri PKP juga menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam membenahi kawasan kumuh di Jakarta. Selain memperbaiki rumah warga, pemerintah juga mendorong peningkatan ekonomi lokal melalui kerja sama dengan lembaga seperti SMF dan PNM untuk memberikan bantuan pembiayaan berbunga lunak, misalnya untuk ibu-ibu yang berdagang di rumah. “Rumah yang layak harus jadi titik awal kebangkitan ekonomi rakyat,” pungkasnya.