Jakarta Kota Nomor 33 Terkaya di Dunia, Tapi Tidak Punya Program Perbaikan Rumah Kumuh
Jakarta kota metropolitan yang kaya. APBD-nya tahun ini mencapai Rp91,86 triliun. Tertinggi dari seluruh provinsi/kota/kabupaten di Indonesia.
Majalah CEOWORLD dalam laporan tahunan mengenai 50 kota terkaya di dunia, menobatkan Jakarta sebagai satu-satunya kota di Asia Tenggara yang masuk dalam top 50 itu.
Mengutip CNBC Indonesia, Kamis (13/11/2025), Jakarta ditempatkan di posisi 33 dengan PDRB sebesar USD760,25 miliar atau sekitar Rp12.330 triliun.
Nomor 1 Tokyo dengan PDRB USD2,55 triliun atau sekitar Rp41.300 triliun. Diikuti kota-kota metropolitan lain: New York, Los Angeles, Seoul, Shanghai, Beijing, dan puluhan metropolitan di Amerika Serikat (AS), serta kota-kota global lain.
Namun, meskipun kaya, Jakarta juga mencatat jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) atau rumah kumuh terbanyak di Indonesia. Mencapai 209.000 unit di tengah ratusan gedung dan puluhan ribu rumah mewah. Cerminan ketimpangan sosial ekonomi yang tinggi.
CEOWORLD juga menyinggung hal itu dalam laporannya. Posisi di peringkat 33 kota terkaya global, menegaskan Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus hub bisnis kawasan.
Namun, tantangan infrastruktur, kemacetan, dan ketimpangan masih menjadi PR besar Jakarta untuk mengejar kota-kota global lain. Jakarta sendiri berambisi mendudukkan dirinya menjadi kota global.
Setelah Kampung Improvement Project (KIP) pada era Gubernur Ali Sadikin (1967-1977), saat Jakarta masih miskin, sampai sekarang setelah Jakarta kaya raya, tak ada lagi program perbaikan rumah kumuh, apalagi peremajaan kawasan kumuh, yang masif di Jakarta.
Hal yang membuat heran Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat meninjau kawasan kumuh di Cawang dan Menteng, Jakarta, akhir pekan ini.
Sejumlah RTLH di dua kawasan itu mendapat bantuan perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah cq Kementerian PKP. Tahun ini Jakarta mendapat jatah BSPS untuk 158 rumah saja, tahun depan 2.000 unit.
Ara sampai beberapa kali memastikan nihilnya program perbaikan rumah kumuh, apalagi peremajaan kawasan kumuh, itu di Jakarta kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto yang mendampingi kunjungannnya. Kelik juga membenarkan ada 209.000 rumah kumuh di Jakarta.
“Saya dengar dari Pak Kelik tadi, bahwa tidak ada anggaran APBD untuk renovasi rumah rakyat miskin di Jakarta. Jadi, harapannya (anggaran perbaikan rumah kumuh di Jakarta) hanya dari ABPN, dari kita, sama kita dorong dari CSR (program tanggung jawab sosial perusahaan),” kata Ara seperti dikutip keterangan tertulis Kementerian PKP, Kamis (13/11/205).
Baca juga: Rumah Kumuh di Jakarta 209.000 Unit, Dapat Jatah Perbaikan 2.000 Unit
Karena nihilnya selama puluhan tahun perhatian Pemprov Jakarta terhadap rumah kaum miskin itu, jangan heran sejumlah warga penghuni rumah kumuh di Jakarta yang dikunjungi Menteri PKP, begitu bahagia saat mendengar rumahnya akan diperbaiki pemerintah pusat melalui program BSPS.
Salah satu penerima bantuan, Rukmini (82), warga lansia di RT 015 RW 01 Menteng Tenggulun, Menteng, Jakarta Pusat, yang selama bertahun-tahun tinggal bersama suami M Sapri (85), anak, dan cucu di rumah yang sudah tidak layak huni.
Setiap kali hujan turun, atap rumahnya bocor dan air masuk dari bagian depan, membuat mereka sulit tidur dan selalu hidup dalam kekhawatiran.
“Alhamdulillah, kalau beneran rumah saya maudirenovasi, saya senang sekali. Selama ini kalau hujan, atapnya bocor ke mana-mana. Jadi nggak bisa tidur. Terima kasih Pak Menteri PKP, Pak Ara, dan Pak Presiden Prabowo,” kata Rukmini dengan mata berkaca-kaca.
Kebahagiaan serupa dirasakan pasangan lansia Katang Sukarta (72) dan Rusmiyati (68), yang telah lebih dari 50 tahun tinggal di rumah tidak layak huni peninggalan orang tua mereka.
Mereka menyebut bantuan perbaikan rumah dari Kementerian PKP sebagai jawaban atas doa dan penantian panjang mereka selama ini. “Saya senang sekali, terima kasih. Akhirnya rumah saya bisa diperbaiki,” kata Rusmiyati penuh haru.
Menteri PKP sendiri meminta kolaborasi yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung pelaksanaan BSPS. “Saya minta kerja sama (Pemprov Jakarta), agar pemerintah pusat dan daerah bisa saling memperkuat (dalam program perbaikan rumah kumuh di Jakarta),” ujar Ara.
Menanggapi harapan Menteri PKP itu, Kelik menyatakan, Pemprov Jakarta siap membantu program renovasi rumah kumuh di Jakarta yang dilakukan Kementerian PKP, melalui perbaikan sarana dan prasarana lingkungan seperti jalan kampung dan drainase.