Gubernur Koster Minta Kuota Perbaikan Rumah Kumuh di Bali Ditambah
Gubernur Bali I Wayan Koster meminta pemerintah cq Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menambah kuota program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSPS) atau renovasi rumah tak layak huni (RTLH) di Bali.
Pasalnya, harga rumah komersial kadung tinggi di Bali, sehingga tidak terjangkau masyarakat Bali yang tinggal di RTLH di kota-kota di Bali.
Permintaan itu disampaikan Koster dalam acara “Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) dan Sosialisasi KPR Subsidi FLPP” di Universitas Udayana, Jimbaran, Bali, Senin (24/11/2025).
Kegiatan hasil kolaborasi Kementerian PKP dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) itu dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dan Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari selain Gubernur Koster.
Koster menyatakan, melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, kepemilikan rumah layak huni di Bali bisa terpenuhi dalam lima tahun.
Baca juga: Rumah Kumuh di Jakarta 209.000 Unit, Dapat Jatah Perbaikan 2.000 Unit
Ia mengakui, daerah lain dengan wilayah lebih luas membutuhkan kuota bedah rumah lebih banyak. Namun dengan target RTLH yang harus diperbaki relatif lebih sedikit dibanding daerah lain, Koster tetap memohon atensi lebih agresif dari pemerintah pusat soal perbaikan RTLH di Bali.
“Supaya persoalan permukiman kumuh di Bali bisa tuntas lebih cepat. Jadi, tidak ada lagi masyarakat Bali yang tinggal di rumah tak layak huni,” ujarnya sebagaimana dikutip keterangan tertulis Kementerian PKP.
Koster mengungkapkan, backlog rumah di Bali mencapai 32.000 unit, sedangkan backlog RTLH mencapai 22.000 unit yang merupakan kewenangan kabupaten/kota untuk membenahinya.
Ia berharap bisa menuntaskan backlog 32.000 rumah itu dalam lima tahun ke depan, sekaligus mengurangi drastis backlog RTLH di kota-kota. “Karena itu kami mohon bisa dibantu (kuota BSPS) lebih banyak,” pinta Koster.
Baca juga: Jakarta Kota Nomor 33 Terkaya di Dunia, Tapi Tidak Punya Program Perbaikan Rumah Kumuh
Pemerintah sendiri menyediakan anggaran BSPS untuk 400 ribu rumah tahun depan, melonjak dibanding 45.000 unit rumah tahun ini, namun tetap masih terlalu sedikit dibanding total RTLH yang perlu diperbaiki yang mencapai 26,9 juta unit di seluruh Indonesia.
Itulah kenapa kuota program bedah rumah per kota dan kabupaten sangat sedikit. Di Kota Denpasar, Bali, misalnya, jatahnya hanya 100 unit.
Menteri PKP sendiri berjanji akan mempertimbangkan dengan serius permintaan Gubernur Koster, untuk meningkatkan alokasi anggaran program BSPS di Bali secara bertahap.