BI: Likuiditas Makin Longgar, Penurunan Bunga Kredit Harus Makin Cepat
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) 20-21 Januari 2026 yang hasilnya dipublikasikan, Rabu (21/1/2026), mengungkapkan, likuiditas di pasar kian longgar.
Tercermin dari peningkatan jumlah uang beredar, sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong efektivitas ekspansi likuiditas moneter guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada Desember 2025, M0 tercatat tumbuh 11,4 persen (yoy), meningkat signifikan dibandingkan November 2025 sebesar 6,5 persen (yoy).
M0 atau uang primer (basis moneter), adalah ukuran paling likuid dari jumlah uang beredar (money supply) dalam suatu perekonomian. Mencakup uang kartal (koin dan uang kertas) di tangan masyarakat, serta cadangan dana bank atau giro wajib minimum (GWM) di bank sentral (BI).
Bahkan, pertumbuhan M0 Adjusted, uang primer yang telah menetralisasi dampak pemnerian insentif likuiditas atau KLM, tumbuh 16,8 persen (yoy) dibanding November 2025 sebesar 13,3 persen (yoy).
Pertumbuhan M0 yang tinggi, dipengaruhi peningkatan uang kartal dan GWM bank di BI, sejalan dengan kenaikan kegiatan ekonomi.
Faktor yang memengaruhi pertumbuhan M0 lebih tinggi, adalah koordinasi fiskal dan moneter sejalan dengan ekspansi likuiditas BI dan stimulus fiskal pemerintah di akhir tahun.
Baca juga: Likuiditas Memadai, Tapi Bank Malas Turunkan Bunga. Ini Penyebabnya
Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada November 2025 tercatat 8,3 persen (yoy), lebih tinggi dibanding Oktober 2025 sebesar 7,7 persen (yoy).
M2 adalah seluruh uang yang beredar. Yaitu, uang kartal (koin dan uang kertas) dan uang giral (cek/giro), serta uang kuasi (tabungan, deposito berjangka, serta surat berharga non-moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu hingga satu tahun).
Peningkatan M2 dipengaruhi oleh tagihan bersih BI kepada pemerintah pusat, dan peningkatan penyaluran kredit.
Ekspansi likuiditas rupiah itu antara lain ditempuh BI, melalui penurunan posisi instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dari Rp916,97 triliun pada awal tahun 2025 menjadi Rp730,90 triliun pada akhir 2025, yang berlanjut menjadi Rp694,04 triliun pada 20 Januari 2026.
Bank Indonesia juga membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk sinergi erat kebijakan moneter dengan fiskal, yang pada 2026 (hingga 20 Januari 2026) mencapai Rp23,69 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder senilair Rp13,21 triliun.
Menurut RDG BI, transmisi pelonggaran kebijakan moneter itu perlu terus didorong, sehingga diikuti penurunan suku bunga perbankan lebih cepat.
Seiring dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps selama 2025 dan ekspansi likuiditas moneter BI, suku bunga INDONIA sudah turun 234 bps sejak awal 2025 menjadi 3,69 persen pada 20 Januari 2026.
Bunga SRBI tenor 6, 9, dan 12 bulan juga sudah turun masing-masing 254 bps, 254 bps, dan 258 bps sejak awal 2025 menjadi 4,62 persen, 4,66 persen, dan 4,69 persen pada 15 Januari 2026.
Sementara imbal hasil SBN tenor 2 tahun dan 10 tahun, masing-masing tercatat 5,06 persen dan 6,31 persen pada 20 Januari 2026.
Transmisi penurunan suku bunga kebijakan itu terhadap suku bunga perbankan sudah berjalan, baik pada bunga dana maupun kredit.
Bunga deposito 1 bulan turun 56 bps dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,25 persen pada Desember 2025. Namun, BI menilai penurunan lebih lanjut perlu terus dilakukan, terutama menyangkut pemberian bunga spesial (special rate) kepada deposan besar.
Dengan turunnya bunga dana, bunga kredit perbankan juga sudah melandai 39 bps, dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi 8,81 persen pada Desember 2025.
“Namun, penurunan bunga kredit itu masih perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tulis hasil RDG BI tersebut.
Baca juga: BI Lansir Kebijakan Ini untuk Dorong Penurunan Bunga dan Penyaluran Kredit
BI sendiri melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) yang diperkuat, yang berlaku mulai 16 Desember 2025, mendorong percepatan penurunan bunga kredit itu, dengan menaikkan besaran insentif bagi bank yang lebih cepat melakukannya sejalan dengan penurunan bunga kebijakan BI.
Hingga minggu pertama Januari 2026, total insentif KLM yang diperkuat itu mencapai Rp397,9 triliun. Yaitu, untuk kelompok bank BUMN Rp182,9 triliun, BUSN (bank swasta) Rp174,7 triliun, BPD Rp33,1 triliun, dan KCBA (bank asing) Rp7,2 triliun.
Secara sektoral, insentif KLM disalurkan ke sektor-sektor prioritas yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Mencakup sektor pertanian, industri, dan hilirisasi, sektor jasa termasuk ekonomi kreatif, sektor konstruksi, real estate, dan perumahan, serta sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan (ekonomi hijau).