Meikarta Siapkan 20 Hektar untuk Rusun Subsidi, Pengembangan Dimulai April 2026, KDM Dukung
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mau menjadikan pengembangan rumah susun (rusun) subsidi di kota baru Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai percontohan pengembangan hunian di perkotaan yang padat seperti Bandung dan Bandung Raya.
Hal itu disampaikan Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Bandung, akhir pekan lalu.
Ara mendatangi KDM guna menyampaikan rencana pengembangan rusun subsidi di Meikarta, sekaligus membahas masalah perizinan pengembangan perumahan di Jawa Barat.
Sebelumnya KDM menerbitkan surat edaran yang melarang sementara penerbitan izin baru pengembangan perumahan di Jawa Barat, menyusul banyaknya bencana alam seperti banjir dan longsor, akibat makin sedikitnya ruang terbuka, vegetasi, dan lahan persawahan.
Larangan itu sontak membuat para developer uring-uringan, karena Jawa Barat adalah wilayah dengan pengembangan perumahan terbesar di Indonesia termasuk untuk rumah subsidi.
Baca juga: Menteri Perumahan Tinjau Lokasi Bakal Rusun Subsidi di Meikarta
Dalam pertemuan itu Ara menjelaskan mengenai perlunya percepatan perizinan dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dalam pengembangan rumah rakyat, termasuk pemanfaatan lahan Meikarta untuk pembangunan rusun subsidi di tengah keterbatasan lahan di perkotaan.
Sebelumnya, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna memastikan lahan Meikarta clear and clean untuk pembangunan rusun subsidi.
“Setelah dipastikan clean and clear, kawasan berpotensi besar dimanfaatkan untuk hunian vertikal yang bermanfaat bagi rakyat,” kata Maruarar sebagaimana dikutip keterangan Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak pengembang, lanjut Ara, menjadi langkah konkret dalam menjadikan kawasan Meikarta bukan lagi simbol persoalan, tapi contoh transformasi menuju hunian layak, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat Indonesia.
Keterangan Kementerian PKP menyebutkan, pihak Meikarta menyiapkan dua lokasi dengan luas lahan 20 hektare untuk pengembangan rusun subsidi, dengan potensi pembangunan 100.000 unit hunian. Pengembangan ditargetkan dimulai April 2026.
Baca juga: Pemerintah Bangun Rusun Subsidi Tipe 21-45, MBR Bisa Beli dengan KPA 30 Tahun, Bunga 5-7 Persen
KDM memuji rencana Menteri PKP mendorong pembangunan rusun subsidi di Meikarta. Ia menyatakan konsep hunian yang direncanakan lebih tepat disebut sebagai apartemen bagi masyarakat menengah ke bawah, karena didukung fasilitas yang lengkap.
“Ini bukan sekadar rusun subsidi, melainkan apartemen untuk masyarakat menengah ke bawah. Model seperti ini akan kami dorong menjadi contoh di Bandung dan Bandung Raya sebagai solusi keterbatasan lahan (dalam pengembangan hunian di perkotaan),” kata Gubernur Dedi Mulyadi.