Kementerian PKP-BNPB Berbagi Beban Pembangunan Rumah Korban Banjir Sumatra
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berbagi beban pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana banjir dan tanah longsor Sumatra di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Hal itu terungkap dari Rapat Pembahasan Bantuan Rumah dan Bantuan Sosial bagi kprban bencana Sumatra yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Senin (26/1/2025).
Rapat dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BNPB Suharyanto, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus, serta perwakilan Kementerian Sosial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan para kepala daerah dari wilayah terdampak.
Menteri PKP mengapresiasi koordinasi lintas lembaga yang berjalan sangat baik dan mendalam. “Saya senang, karena sudah ada time table yang jelas, mulai dari survei, validasi data, hingga percepatan pelaksanaan pembangunan (rumah bagi korban bencana),” kata Maruarar sebagaimana dikutip keterangan Kementerian PKP.
Menurut dia, Kementerian PKP mendukung penuh proses survei dan validasi data di lapangan, dan siap menurunkan tim untuk membantu. “Walaupun kewenangan ada di Pemda dan BNPB, kami tetap bergerak dalam semangat gotong royong. Prinsipnya, kalau bisa cepat, jangan ditunda,” ujar Ara.
Berdasarkan kesepakatan dengan BNPB, pembagian tanggung jawab pembangunan huntap dilakukan secara terstruktur. “Kementerian PKP akan menangani pembangunan rumah di lokasi satu hamparan besar, misalnya 100 hingga 500 unit. Sementara rumah-rumah yang berdiri sendiri di desa, menjadi tanggung jawab BNPB,” jelas Menteri PKP.
Baca juga: Hunian Tetap Korban Banjir Sumatera Dibangun di 197 Lokasi. Rumah Rusak 189.308 Unit
Kementerian PKP telah menyampaikan data awal lokasi terdampak yang telah disurvei. Yaitu, 8 lokasi di Aceh, 4 di Sumut, dan 7 di Sumbar. Maruarar berharap langkah itu bisa mempercepat pemulihan kondisi masyarakat korban bencana.
Mendagri sepakat, pentingnya kecepatan pendataan oleh pemda dan validasi oleh BPS dan Dukcapil, serta percepatan pengajuan dana oleh BNPB ke Kementerian Keuangan. “Makin lama masyarakat tinggal di tenda, berarti pemulihan belum selesai,” terang Tito.
Bantuan huntap dibagi berdasarkan tingkat kerusakan: Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp60 juta untuk rusak berat.
“Bantuan untuk rumah rusak ringan dan sedang dikoordinasikan BNPB. Untuk rusak berat, termasuk rumah yang hanyut, akan disiapkan hunian sementara atau dana tunggu hunian Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan. Sambil itu, huntap dibangun. Huntap on-site oleh BNPB, huntap satu hamparan oleh Kementerian PKP,” terang Tito.
Ia juga menekankan pentingnya relokasi untuk daerah rawan bencana yang masih dihuni masyarakat. “Daerah yang berpotensi rawan, seperti di tepi jurang, harus direlokasi. Ini bagian dari langkah pencegahan,” tukasnya.