Menteri PKP Memulai Land Clearing Rusun Subsidi Meikarta, Total Akan Dibangun 141.000 Unit
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memulai land clearing (pembersihan lahan) pembangunan rumah susun subsidi (rusun) di superblok Meikarta (500 ha) milik Lippo Group di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (29/1/2026).
Proses land clearing dilakukan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), dihadiri antara lain oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam sambutannya, Ara mengulangi kembali pernyataannya, lahan Meikarta clean and clear secara hukum, sehingga tidak masalah dibangun rusun subsidi.
Menteri PKP Maruarar Sirait meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan, seluruh proses perizinan rusun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya minta Bupati Bekasi memastikan, seluruh perizinan pembangunan rusun subsidi ini dilakukan sesuai aturan, bersih, dan transparan. Kita ingin proyek ini berjalan cepat, tapi tetap akuntabel dan bebas dari persoalan hukum di kemudian hari,” kata Ara sebagaimana dikutip keterangan Kementerian PKP, Kamis (29/1/2026).
Tidak lupa, Menteri PKP menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas dukungannya terhadap rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta, dengan memberikan lampu hijau terhadap penerbitan izinnya.
Sebelumnya Gubernur Jabar Dedi Mulyadi merilis surat edaran yang melarang penerbitan izin perumahan baru di Jawa Barat, terkait kerusakan lingkungan di berbagai wilayah di provinsi tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang mendukung pelaksanaan program perumahan di Jawa Barat. Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penyediaan hunian layak bagi rakyat,” ujar Maruarar.
Baca juga: Konsumen Meikarta Protes, Refund Belum Beres, Kok Mau Bangun Rusun? Menteri PKP Janji Selesaikan
Menteri PKP sebelumnya menyatakan, rusun subsidi layak dikembangkan di Meikarta karena lahan sudah tersedia dan siap dibangun, dan di sekitarnya merupakan kawasan industri yang memperkerjakan ratusan ribu pekerja, pasar paling potensial rumah subsidi selama ini.
Keterangan Kementerian PKP menyebutkan, di Meikarta disiapkan tiga lahan seluas total 30 hektare untuk rusun subsidi. Angka ini berubah dari pernyataan sebelumnya yang menyatakan, Meikarta mengalokasikan lahan 20 ha.
Di lokasi pertama seluas 10 hektare akan dibangun 18 tower rusun setinggi 32 lantai, mencakup 2.300 unit hunian per tower, sehingga pada tahap awal akan tersedia sekitar 47.000 unit hunian. Secara keseluruhan di atas lahan 30 ha itu akan ditargetkan dikembangkan 141.000 unit rusun subsidi.
Pembangunan rusun subsidi Meikarta akan dilakukan dalam empat tahap. Dimulai dengan land clearing, dilanjutkan dengan pemasangan tiang pancang (ground breaking) pada 8 Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada 17 Agustus 2026, hingga serah terima kunci yang ditargetkan pada 8 Agustus 2028.
Baca juga: Pemerintah Bangun Rusun Subsidi Tipe 21-45, MBR Bisa Beli dengan KPA 30 Tahun, Bunga 5-7 Persen
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam sambutannya menyampaikan, pembangunan rusun subsidi Meikarta merupakan jawaban atas persoalan hunian di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri dengan lahan yang kian terbatas.
“Jumlah penduduk di Bekasi sangat besar karena kawasan industri, sementara lahannya terbatas. Rusun subsidi ini solusi nyata untuk menjawab persoalan tersebut, dan akan menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat,” jelas Dedi.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat regulasi, agar pembangunan industri sejalan dengan penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Dalam waktu dekat, saya akan menerbitkan Peraturan Gubernur yang mewajibkan setiap kawasan industri menyiapkan kawasan perumahan, termasuk rusun seperti ini. Industri harus tumbuh bersama kesejahteraan pekerjanya,” tutur Dedi.
Keterangan Kementerian PKP menyebut rusun subsidi di Meikarta memiliki lokasi premium, dengan fasilitas kawasan yang sudah lengkap serta pangsa pasar tinggi karena berdekatan dengan kawasan industri.
Baca juga: Meikarta Siapkan 20 Hektar untuk Rusun Subsidi, Pengembangan Dimulai April 2026, KDM Dukung
Terkait harga jualnya, pemerintah pusat dan pemda masih akan membahas skema terbaiknya agar tetap terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Saat ini patokan harga jual rusun subsidi masih mengacu ke Kepmen PUPR No 995/2021, yang menyebutkan, harga jual rusun subsidi maksimal antara Rp248,2 juta/unit atau Rp6,9 juta/m2, sampai dengan Rp565 juta/unit atau Rp15,7 juta/m2, tergantung provinsi.
Di megapolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) misalnya, harga jual apartemen subsidi ditentukan antara maksimal Rp302,4 juta/unit atau Rp8,4 juta/m2 (Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan), hingga Rp345,6 juta/unit atau Rp9,6 juta/m2 (Jakarta Utara).
Patokan harga jual itu dinilai sudah tidak cocok dengan situasi saat ini karena terlalu rendah, sehingga pengembang tidak tertarik membangun rusun bersubsidi, dan karena itu menurut Kementerian PKP perlu disesuaikan.