Tuntas Sudah Tukar Guling Jabatan Ponakan Prabowo dengan Juda Agung
Thomas AM Djiwandono resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, Senin (9/2/2026), setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto.
Mengutip keterangan resmi Bank Indonesia, sebelum ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Dalam kapasitas tersebut, Thomas juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ex-officio dari Kementerian Keuangan.
Thomas adalah keponakan Presiden Prabowo Subianto. Ayahnya Joseph Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur Bank Indonesia 1993–1998 yang pernah berkarier di Departemen Keuangan sebagai staf di Direktorat Jenderal Moneter, menikahi kakak Prabowo, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo.
Thomas AM Djiwandono ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026.
Dengan pelantikan Thomas, susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia menjadi sebagai berikut:
Gubernur: Perry Warjiyo
Deputi Gubernur Senior: Destry Damayanti
Deputi Gubernur:
Aida S. Budiman
Filianingsih Hendarta
Ricky Perdana Gozali
Thomas A.M. Djiwandono
Baca juga: Gubernur BI: Ketidakpastian Global Masih Tinggi, Belum Tahu Kapan Berakhir
Sebelumnya pada 5 Februari 2026, sudah lebih dulu dilantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan menggantikan Thomas Djiwandono. Pelantikan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Juda Agung mendadak mengundurkan diri dari kursi Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026, yang kemudian disusul dengan pengajuan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI bersama dua calon lainnya oleh Gubernur Perry Warjiyo ke DPR.
Tukar guling kursi antara Juda Agung dan Thomas Djiwandono itu memantik kekhawatiran di kalangan pengamat mengenai independensi BI.
Sementara pemerintah beralasan, tukar guling kursi itu bukan untuk mengintevensi BI, melainkan untuk menguatkan koordinasi kebijakan fiskal pemerintah dengan kebijakan moneter, demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Hal itu dikonfirmasi Juga Agung usai dilantik yang menyatakan, Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi kebijakan lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Intinya dari Presiden, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintahan yang sudah dicanangkan, perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta kebijakan di sektor riil, sehingga (semua kebijakan) efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan moneter sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Yang ditekankan Presiden, pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk melalui pertukaran pengalaman antarlembaga, untuk memperkuat efektivitas kebijakan ekonomi nasional.
“Pengalaman saya yang cukup lama di Bank Indonesia, kemudian (sekarang) di otoritas fiskal, tentu saja sinerginya (diharapkan) akan lebih baik. Begitu juga Pak Thomas yang dulunya di otoritas fiskal, kemudian kini di otoritas moneter. Jadi sinergi antara dua kebijakan akan lebih baik, dibandingkan kalau masing-masing (tetap) di otoritasnya,” pungkas Juda.