Rusun Subsidi Meikarta Ground Breaking 8 Maret
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar diskusi strategis bersama manajemen Lippo Group, terkait rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi Meikarta di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Meikarta adalah superblok besutan Lippo Group di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang pengembangannya tersendat dan memicu konflik dengan konsumennya.
Masalah dengan sebagian konsumen tersebut belum kelar menyangkut refund dana pembelian yang telah mereka bayarkan, tiba-tiba bulan lalu Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengumumkan akan membangun rusun subsidi di atas lahan Meikarta.
Luas lahan yang dialokasikan untuk rusun subsidi tersebut mencapai 30 ha. Status lahan disebut Ara hibah dari bos Lippo Group James T Riady.
Di atas lahan 30 ha tersebut bisa dibangun total 141.000 unit rusun. Pengembangan dilakukan per 10 hektar, mencakup 18 menara rusun setinggi 30 lantai berisi total 47.000 unit di setiap 10 hektar.
Tipe rusun mulai dari 25 m2, 35 m2, sampai 45 m2. Harga jualnya belum ditentukan, sedang digodok di Kementerian PKP. Patokan harga jual yang berlaku saat ini dianggap sudah tidak memadai.
Mengutip keterangan Kementerian PKP> diskusi dengan Lippo Group merupakan bagian dari langkah percepatan penyediaan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan, sekaligus mendukung target Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP mengungkapkan, pemerintah menargetkan pemancangan tiang pertama (groundbreaking) pembangunan rusun subsidi di Meikarta itu bisa dilaksanakan pada 8 Maret 20256.
“Rencana 8 Maret kita akan lakukan groundbreaking di lokasi lahan Meikarta yang akan dibangun rusun subsidi. Ini bagian dari percepatan dan terobosan yang sedang kita lakukan,” kata Ara.
Baca juga: Konsumen Meikarta Protes, Refund Belum Beres, Kok Mau Bangun Rusun? Menteri PKP Janji Selesaikan
Sebelum pembangunan dimulai, Kementerian PKP akan melakukan sejumlah langkah, termasuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen melalui survei dengan metodologi yang baik dan benar.
“Kita ingin memahami bagaimana kemauan konsumen. Karena itu, akan dilakukan survei dengan metodologi yang tepat dan sampling yang benar, agar produk rusun subsidi ini benar-benar sesuai kebutuhan MBR,” ujar Menteri PKP.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan ekosistem pendukung hunian. “Kami juga akan lakukan survei terhadap ekosistem sekitar, seperti ketersediaan sekolah, rumah sakit, pasar, tempat kerja, hingga akses transportasi. Rusun subsidi ini tidak hanya bangunan, tapi harus didukung lingkungan yang layak dan produktif bagi penghuninya,” tutur Ara.
Ia menyebutkan, berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dalam lima tahun terakhir pembiayaan rusun subsidi hanya terealisasi sebanyak 140 unit.
“Ini sangat kecil. Karena itu dengan arahan Presiden Prabowo, kita harus melakukan terobosan. Salah satunya dengan memanfaatkan lahan Meikarta untuk rusun subsidi dengan target bisa mencapai 141.000 unit,” tegas Menteri Maruarar.
Baca juga: Menteri PKP Memulai Land Clearing Rusun Subsidi Meikarta, Total Akan Dibangun 141.000 Unit
Ia menyampaikan apresiasi kepada pihak Lippo Group atas diskusi dan komitmen penyediaan lahan rusun subsidi di Meikarta. “Saya senang bisa berdiskusi (dengan anda semua) untuk mematangkan rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta,” katanya.
Kementerian PKP berharap, pembangunan rusun subsidi di Meikarta dapat menjadi model penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, terintegrasi dengan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan akses ekonomi bagi MBR.