Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah, Pemerintah Mau Hemat BBM dengan WFH
Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas akibat konflik di Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026). Selain Mneko Perekonomian, rapat juga dihadiri antara lain oleh Menkeu, Menteri Investasi/CEO Danantara, Sekretaris Kabinet dan Menteri Sekretaris Negara.
“Kita menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen. Sesuai arahan (Presiden) pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, caranya melalui efisiensi anggaran di berbagai K/L (kementerian/lembaga). Dengan efisiensi berbagai K/L itu, defisit 3 persen bisa dijaga,” kata Menko Airlangga melalui keterangan dikutip Jumat (20/3/2026).
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya.
Salah satu upaya yang akan dilakukan, meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara, guna meningkatkan penerimaan negara seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Baca juga: Siap-Siap Menghadapi Pemburukan Ekonomi
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi BBM di tengah tingginya harga minyak dunia. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Selain itu Menko Airlangga menyampaikan, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.
“Ada penghematan dari segi mobilitas, dengan penghematan BBM cukup signifikan, seperlima (20 persen) dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.
Pemerintah tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan ini. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi juga dapat diadopsi sektor swasta serta pemerintah daerah.
Baca juga: Konflik Timur Tengah, RI Berpotensi Kehilangan 5.500 Wisman dan Devisa Rp184,8 Miliar Per Hari
Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” pungkas Menko Airlangga.