Pembangunan Monorel Menggantung, Pemprov DKI Harus Cepat Memutuskan
Keinginan warga Jakarta untuk memiliki moda transportasi berbasis rel atau monorel harus disimpan lebih lama. Proyek yang terbengkelali cukup lama dan hendak dilanjutkan lagi di era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ini sampai sekarang belum dapat dimulai pembangunannya karena Jokowi belum memberi persetujuan. Pemprov DKI menolak meneken dokumen kerjasama yang diajukan PT Jakarta Monorel dengan alasan masih mempelajari draft kerjasama itu. Draft tersebut sudah diajukan dua tiga bulan belakangan namun ada beberapa klausul penting yang masih mengganjal.
“Monorel ini dari dulu sudah mangkak, makanya kita sangat berhati-hati untuk tanda tangan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Jakarta Monorel. Jangan sampai nanti sudah PKS terus mangkrak lagi, jadi ini masih dihitung-hitung,” ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, awal pekan ini.
Tidak ada penjelasan detil tentang penyebab tertundanya penandatanganan PKS. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) dalam beberapa kali kesempatan menyebutkan bahwa JM belum dapat memenuhi persyaratan yang diminta Pemprov DKI. Salah satunya pembangunan depo di Tomang. Lokasinya dipindahkan tapi hingga saat ini belum ditetapkan dimana. “Kita bisa menerima masukan dari Jakarta Monorel untuk membangun lokasi deponya dimana, tapi tetap kita cek dulu dan penentuan terakhirnya di kita,” tambahnya.
Perbedaan kepentingan dan sudut pandang mengenai aspek bisnis pengelolaan monorel tampaknya tampaknya menjadi ganjalan utama. Ahok menyebut rencana bisnis yang diajukan PT Jakarta Monorel tidak realistis. Investor swasta ini dituduh hanya ingin keuntungan besar dari pengelolaan lahan 200 ribu m2 yang dijadikan stasiun monorel. “Lebih baik saya lelang hak ini ke perusahaan lain,” tegas Ahok.
Pihak Jakarta Monorel sendiri sampai sekarang belum membuka kepada publik tentang draft yang diajukan ke Pemprov dan aspek-aspek yang terkait dengan hal itu. Pasalnya, semakin lama proyek ini tertunda dan tidak ada kepastian kapan mulai dibangun yang dirugikan masyarakat. Artinya, masyarakat bakal lebih lama lagi menghadapi problem kemacetan dan tidak punya alternatif moda tranportasi nyaman. Yudis