India Akan Bangun 20 Juta Rumah Dalam Tujuh Tahun
Permukiman kumuh bukan semata problem permukiman di perkotaan Indonesia. India juga menghadapinya. Setidaknya di negeri yang tenar dengan artis Bollywood-nya itu ada 170 juta orang tinggal di permukiman kumuh. Perdana Menteri Narendra Modi manargetkan permukiman kumuh ini bisa dihilangkan sebelum tahun 2022. Untuk itu pemerintah pada akhir Februari ini akan mengajukan anggaran kepada dewan rakyat untuk membangun rumah yang terjangkau kalangan menengah bawah.
“Jika orang miskin punya rumah layak mereka akan lebih merasa aman sehingga bisa meningkat produktivitasnya,” kata Neeraj Bansal, kepala bagian realestat dan konstruksi dari perusahaan konsultan akutansi KPMG.
Program yang diberi tajuk “Housing fol All” itu sudah dicanangkan oleh Modi pada Mei tahun lalu. Dalam program itu Modi akan membangun 20 juta unit rumah murah dalam tujuh tahun. Jumlah tersebut diperkirakan dapat menghilangkan permukiman kumuh. Program ini disebut-sebut sebagai program pembangunan rumah terbesar di dunia.
Program ini dirancang lebih baik dari program-program sebelumnya. Dalam proyek rehabilitasi kampung kumuh yang sudah berjalan selama ini, banyak unit yang dijual lagi oleh penghuninya. Umumnya harganya cukup terjangkau oleh rumah tangga berpendapatan 10.000 rupee (sekitar Rp2 juta) per bulan, tapi ada juga yang berani menjual sesuai harga pasar.
2 Triliun Dolar
Jika sebelumnya penyediaan dana terfokus pada pemerintah, kali ini Modi meminta pihak swasta lebih aktif. Pasalnya, nilai program ini tidak main-main. Menurut estimasi KPMG dan Badan Pembangunan RealEstat Nasional, setidaknya dibutuhkan dana senilai 2 triliun dolar AS atau Rp25.845 triliun.
Untuk itu Modi mengizinkan pengembang mencari dana ke luar negeri. Pemerintah juga akan mempermudah pengadaan lahan. Namun, peraturan tentang hal ini sampai saat ini masih dibahas di parlemen. Kementerian Perumahan dan Pembangunan Perkotaan juga menggodok sejumlah aturan baru yang lebih mudah. Dengan aturan baru ini pengembang bisa membangun dengan ukuran lebih tinggi dan luas di permukiman kumuh dan pengurangan perizinan konstruksi di pemerintah daerah. Beberapa minggu lalu televisi setempat melaporkan bahwa pemerintah akan mengurangi pajak KPR, dari 350.000 rupee (Rp 72 juta) jadi 200.000 rupee (Rp 41,5 juta) per tahun.
Menurut KPMG, agar program tersebut berhasil Modi harus memperkuat penduduk lokal dalam mendapatkan lahannya secara legal, mengurangi biaya-biaya dan mengizinkan bank untuk mendapatkan dana lebih mudah dari bank sentral, agar mereka dapat menjual KPR-nya dengan bunga rendah.
“Membangun 20 juta rumah dalam tempo tujuh tahun adalah target yang sangat besar dan menantang. Dengan kondisi seperti sekarang, saya tidak yakin kalau bisa memproduksi sebanyak itu,” kata Swastik Harish, konsultan Indian Institute for Human Settlements yang berbasis di Bangalore.
(Sumber: Bloomberg)