Menteri Basuki Ajak Akademisi Ikut Pikirkan Perumahan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono mengajak kaum akademisi ikut memikirkan program perumahan. Menurutnya, para akademisi bisa berperan lebih dalam hal memberikan masukan maupun strategi teknis terkait permasalahan perumahan yang lebih komprehensif.

“Jujur saja saya bilang, saya ini nggak punya strategi, makanya saya berharap profesor-profesor dari kampus (universitas) bisa berperan lebih. Evaluasi apa yang sudah saya lakukan, kasih masukan, dari kampus sangat bisa memberikan inovasi terkait pasokan maupun  pembiayaan (perumahan),” katanya saat membuka workshop “Startegi Merumahkan Rakyat” yang diselenggarakan Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, masalah perumahan di Indonesia sangat kompleks, mulai dari masyarakat yang masih tinggal di atas pohon atau di dalam gua hingga masyarakat di perkotaan. Pemerintah melalui program sejuta rumah telah berupaya meningkatkan pasokan perumahan tersebut, namun sejak program diluncurkan akhir April 2015 hingga saat ini belum bisa memenuhi target pembangunan sejuta unit per tahun.

Padahal, strategi pengadaan perumahan rakyat sudah mencakup juga soal pembiayaannya agar seluruh masyarakat bisa mengakses rumah. Misalnya, dengan membebaskan PPN 10 persen, uang muka cukup 1 persen, hingga bunga KPR murah 5 persen per tahun dengan jangka waktu kredit hingga 20 tahun.

Pada April-Mei ini Basuki menyebut akan meluncurkan program pemilikan rumah berbasis tabungan untuk para pekerja informal. Para pekerja seperti sopir angkot, penarik becak, tukang bakso, pedagang kaki lima dan sejenisnya, itu menabung dulu enam bulan untuk kemudian baru mengambil KPR bersubsidi.

“Presiden Jokowi juga menyebut perubahan bisa datang dari kampus. Makanya saya sangat berharap bisa ada inovasi untuk mempercepat program perumahan kita. Kendala teknisnya sangat banyak, makanya perlu semua pihak ikut terlibat. Ini bukan soal pemerintah pusat atau pemerintah daerah, perumahan itu urusan dasar masyarakat,” ujar Menpupera.