Jokowi Minta Tuntaskan Backlog, Begini Jawaban BTN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan melalui video pada acara 74th BTN Anniversary Festival 2024 di Jakarta akhir pekan lalu, meminta Bank Tabungan Negara (BTN) membantu menuntaskan persoalan backlog perumahan di Indonesia. Sementara pasangan capres/cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan pemerintahannya bisa mengadakan 3 juta rumah per tahun, atau naik tiga kali lipat dibanding target pemerintahan Jokowi.
Berkaitan dengan hal itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, saat ini BTN dalam proses pembahasan dengan pemerintah terkait skema baru kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ke depan.
“Kenaikan target pengadaan rumah tiga kali lipat itu memerlukan strategi baru dari sisi pembiayaan (untuk memenuhinya). Anggaran negara yang ada saat ini sulit memenuhi pembiayaan tiga juta rumah,” kata Nixon saat konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN 2024 di Jakarta beberapa hari lalu.
BTN sendiri, jelasnya, salah satunya mengusulkan KPR subsidi dengan tenor 20 tahun yang saat ini berjalan, tidak lagi diberi subsidi penuh selama periode kredit seperti sekarang tapi cukup 10 tahun, sebagai jawaban atas permintaan dan target di atas. Dengan demikian subsidinya bisa diberikan kepada MBR yang lain, sehingga anggaran subsidi mencukupi untuk membiayai peningkatan target pengadaan rumah rakyat.
Baca juga: Menteri BUMN: BTN Perlu Terobosan Agar Bisa Biayai Lebih Banyak Rumah
Saat ini KPR subsidi dengan berbagai skim mengenakan bunga 5% per tahun selama tenor kredit maksimal 20 tahun. “Padahal, berdasarkan data kami, banyak sekali MBR melakukan pelunasan pada tahun ke-9 dan ke-10. Artinya MBR-nya sudah mampu (membayar KPR dengan bunga komersial). Kalau sudah mampu, kenapa harus diberi subsidi terus. Jadi, subsidi yang tidak terpakai bisa disalurkan kepada MBR lain,” jelas Nixon.
Nixon berharap usulan itu bisa diputuskan pemerintahan saat ini sebelum Agustus 2024, sejalan dengan penyusunan APBN 2025. Sebelumnya ia juga mengusulkan dibentuknya dana abadi untuk pembiayaan rumah rakyat, sehingga tidak membebani anggaran negara seperti sekarang. Misalnya, dengan menjadikan dana subsidi dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi dana abadi pengadaan rumah MBR.
Selanjutnya skim KPR subsidi diubah menjadi subsidi selisih bunga, dengan dana subsidinya diambil dari hasil pengembangan dana abadi tersebut. Nixon menambahkan, ada berbagai pola subsidi KPR dan strategi penyediaan dananya yang bisa dibicarakan, untuk memenuhi target pengadaan rumah yang bisa mengurangi backlog secara signifikan.