Tahun Ini 70% Rumah Tangga Ditargetkan Tempati Rumah Layak Huni
Pemerintah menargetkan tahun ini 70 persen rumah tangga bisa menempati hunian yang layak, baik melalui intervensi langsung maupun tidak langsung. Target itu tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto, saat menyampaikan sambutan dalam gala dinner Perayaan HUT REI ke 52 bertema “Propertinomic Untuk Indonesia Maju” di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jum’at (26/4/2024).
Iwan menyebutkan, tahun 2023 angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia sudah turun menjadi 13,56 persen dari 73 juta rumah tangga. Artinya, saat ini tinggal 9.905.820 rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, yang perlu dibantu pemerintah pengadaan dan pemilikannya. Data itu dikutipnya dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas 2023) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebelumnya berdasarkan Susenas 2020, angka backlog kepemilikan rumah tercatat 17,52 persen, atau ada 12.750.170 rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri. Para pengamat, developer, dan pers masih kerap mengutip angka 12,7 juta ini sebagai kekurangan pengadaan atau backlog rumah di berbagai kesempatan.
Kendati angka backlog kepemilikan rumah makin turun, persentase rumah yang belum layak huni masih cukup tinggi, mencapai lebih dari 47%. Karena itulah pemerintah menargetkan tahun ini 70 persen rumah tangga bisa menempati hunian yang layak alias tidak lagi kumuh.
Iwan tidak menyebutkan kenapa angka backlog kepemilikan rumah itu bisa turun cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir. Yang jelas ia menyatakan, capaian Program Sejuta Rumah (PSR) yang disebutnya program kolaborasi dengan para stakeholder perumahan untuk memenuhi kebutuhan rumah, cukup memuaskan.
Baca juga: Kementerian PUPR Kembangkan Desain Baru Rumah MBR
“Sejak dilansir akhir April 2015 sampai 2023, realisasi PSR mencapai 9.206.379 unit. Sementara capaian PSR tahun ini hingga Maret sebanyak 131.060 unit. Semua pihak harus optimis sektor perumahan akan tetap tumbuh kuat, karena pemerintah merespon dengan cepat (permasalahannya) melalui berbagai kebijakan yang memperkuat pertumbuhannya,” kata Iwan seperti dikutip keterangan tertulis Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR.
Terkait pencapaian itu, Iwan mengapresiasi kontribusi para pengembang anggota REI dalam pembangunan rumah di seluruh Indonesia. “Pengembang Real Estate Indonesia (REI) merupakan mitra kerja pemerintah yang memiliki peran besar dalam pembangunan rumah bagi masyarakat, baik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun non MBR di Indonesia,” ujar Iwan. Ia menambahkan, sekarang penyediaan rumah tidak hanya harus layak huni, tapi juga ramah lingkungan (green), ramah teknologi (smart), dan tahan gempa.