Transaksi Lintas Negara dengan Mata Uang Lokal Meningkat Pesat
Dolar Amerika Serikat (USD) adalah mata uang yang paling diakui di dunia saat ini sebagai alat bayar transaksi lintas negara selain cadangan devisa. Di satu sisi hal itu memberikan kepraktisan lalu lintas perdagangan global, di sisi lain juga menyusahkan. Misalnya, ketika kurs USD menguat karena Federal Reserve (bank sentral AS) menaikkan bunga acuan, nilai mata uang berbagai negara termasuk Indonesia langsung gonjang-ganjing, karena dana asing di negara-negara tersebut mendadak keluar untuk ditempatkan di USD (safe heaven).
Karena itu sejak sekian tahun lalu muncul gagasan dedolarisasi, atau mengurangi ketergantungan terhadap dolar dalam transaksi lintas negara. Jadi, transaksi lintas negara karena kegiatan ekspor-impor misalnya, tidak harus lagi dibayar dengan USD tapi bisa memakai mata uang lokal (local currency transaction/LCT). Untuk itu antar negara tinggal membuat kesepakatan resmi. Indonesia sudah melakukannya dengan sejumlah negara. Dan hasilnya sejauh ini menggembirakan.
Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta beberapa hari lalu, nilai LCT tahun ini sampai April tercatat USD2,95 miliar atau sekitar Rp47,18 triliun. Meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tahun lalu. “Januari-April 2024 LCT sudah mencapai 2,95 miliar dollar AS secara year to date. Meningkat 166 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” katanya.
Baca juga: Rupiah Belum Kembali ke Level di Bawah Rp16.000
Jumlah pelaku usaha yang sudah memanfaatkan LCT juga terus naik. Per April 2024 tercatat 3.750 pelaku, dibanding 2.602 pelaku pada bulan sebelumnya. Dengan makin besarnya pemanfaatan LCT dalam transaksi lintas negara, didukung aliran masuk modal asing, BI berharap stabilitas nilai tukar rupiah bisa lebih terjaga. Bukan hanya itu, Asisten Gubernur BI Erwin Haryono menyatakan, LCT juga membuat transaksi antar negara lebih efisien dan lebih cepat, serta mendorong pengembangan pasar valuta asing di kedua negara yang bersepakat. “Penggunaan mata uang lokal akan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi waktu penyelesaian transaksi,” ujarnya.
Sejauh ini BI telah menjalin kerja sama penggunaan mata uang lokal atau LCT dengan otoritas moneter Malaysia (Bank Negara Malaysia), Thailand (Bank of Thailand), Jepang (Japan Ministry of Finance), Tiongkok (People Bank of China), Singapura (Monetary Authority of Singapore), Korea Selatan (Bank of Korea), India (Reserve Bank of India/RBI), dan yang terbaru 10 Mei lalu dengan Uni Emirat Arab (Bank Sentral UEA) berupa nota kesepakatan (MoU) penyelesaian transaksi perdagangan lintas batas dalam mata uang Dirham UEA dan Rupiah Indonesia.