Menko Airlangga: 2030 Nilai Ekonomi Digital Indonesia Akan Mencapai Rp9.600 Triliun
Ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia telah mengalami kemajuan pesat, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu tercermin dari beberapa pencapaian Indonesia di tingkat global, seperti kenaikan 11 peringkat pada World Digital Competitiveness Ranking, dari peringkat ke-56 pada 2019 menjadi 45 pada 2023.
Kemudian peringkat ke-6 untuk start-up secara global, memiliki start-up inovatif terbanyak atau peringkat 1 di ASEAN, dan memiliki 15 unicorn dan 2 decacorn yang sudah mendunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024, sekaligus peluncuran blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030 di Jakarta, Kamis (1/8/2024).
Festival dibuka Presiden Joko Widodo, dihadiri sejumlah menteri, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS. Dalam sambutannya, Presiden menyebut besarnya potensi ekonomi digital Indonesia yang mencapai lebih dari Rp12 ribu triliun.
Menurut Airlangga, Indonesia saat ini merupakan peringkat ke-2 negara tujuan investasi digital terbesar di ASEAN, dengan nilai USD21,97 miliar atau sekitar Rp350 triliun.
“E-commerce Indonesia menyumbang 40 persen pangsa pasar (ekonomi digital) ASEAN. Tahun lalu nilainya USD77 miliar,” kata Airlangga, seperti dikutip keterangan tertulis Juru Bicara Kemenko Perekonomian/Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Haryo Limanseto, Kamis (1/8/2024).
Selain itu Indonesia juga punya bonus demografi berupa kaum muda yang mencapai 53 persen dari populasi, yang sejak lahir sudah akrab dengan teknologi digital.
Dukungan dan fondasi yang kokoh, sangat diperlukan untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital Indonesia tetap stabil dan memberikan manfaat maksimal.
Dukungan itu berupa infrastruktur digital yang merata, talenta digital yang unggul dan adaptif, iklim yang kondusif bagi start-up dan UMKM, serta regulasi yang adaptif dan melindungi.
“Penguatan fondasi itu juga harus diikuti dengan peningkatan inklusi dan literasi keuangan,” ujar Airlangga. Saat ini berbagai program seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) terus didorong penggunaannya melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif.
Baca juga: Ekonomi Digital Melesat, Presiden Minta Perlindungan Konsumen Diperkuat
Ada juga kolaborasi dengan pihak ketiga seperti program Strive (Mastercard Indonesia) dan Promise 2 Impact (ILO) untuk meningkatkan akses layanan keuangan. Kemudian perluasan literasi keuangan yang dilakukan pemerintah berkolaborsi dengan BI, OJK, dan industri terkait.
Tahun lalu pemerintah telah menyelesaikan kebijakan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030, dengan target pada 2045 kontribusi sektor digital bisa mencapai 20 persen terhadap PDB Indonesia.
Pada tingkat regional, Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) guna memajukan digitalisasi dan interoperabilitas antar negara Asia Tenggara.
DEFA menjadi satu-satunya kerja sama ekonomi digital dari seluruh region yang ada di dunia. Menjadi percontohan dalam ministerial meeting di OECD.
Dengan program itu diharapkan ekonomi ASEAN yang business as usual sebesar USD1 triliun, naik menjadi USD2 triliun dengan transformasi digital. “Jadi ekonomi digital Indonesia 2030 yang diperkirakan mencapai USD360 billion, akan meningkat menjadi USD600 billion (sekitar Rp9.600 triliun),” tutup Menko Airlangga.