KPPU: Program 3 Juta Rumah Perlu Dilengkapi Jaringan Gas Rumah Tangga
Ketua Komisi Pengaqwas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa mengusulkan rumah-rumah yang dibangun dalam program 3 juta rumah, menggunakan gas alam untuk memasak dan bukan gas elpiji (LPG) seperti saat ini.
Untuk itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) perlu menggagas pembangunan jaringan gas rumah tangga, yang akan memasok gas alam ke rumah-rumah penduduk.
Suplai gas alam terbilang melimpah di Indonesia dan harganya juga lebih murah. Dengan demikian, negara dengan keterbatasan anggarannya bisa menghemat devisa dan subsidi LPG 3 kg yang sebagian besar masih diimpor.
“Untuk program 3 juta rumah, kami mengusulkan pemerintah membangun jaringan gas (rumah tangga),” kata Fanshurullah saat menerima kunjungan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta akhir pekan lalu.
Ia menyebutkan, tanpa perubahan signifikan dalam penggunaan gas untuk rumah tangga, subsidi LPG akan terus membebani anggaran negara dan menguras devisa.
Menanggapi gagasan KPPU itu, Menteri Ara menyatakan akan mengkajinya, serta mendiskusikannya dengan kementerian terkait dan para pemangku kepentingan (stakeholder) di sektor perumahan.
“Kita akan pelajari, juga berdiskusi dengan menteri ESDM. Kalau perlu nanti kita buat diskusi stakeholder perumahan untuk mendengarkan presentasi KPPU mengenai ide tersebut,” ujar Ara.
Gagasan membangun jaringan gas alam untuk rumah tangga sudah mencuat sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Latar belakang gagasannya sama, bagaimana menghemat devisa dan anggaran subsidi untuk LPG rumah tangga. Namun entah kenapa gagasan itu tidak berlanjut.
Baca juga: Banyak Persekongkolan, Indeks Persaingan Usaha Konstruksi Sektor Perumahan Selalu Rendah
Mengutip Kontan, konsumsi LPG 3 kg terus meningkat, sementara konsumsi LPG non subsidi stagnan dan cenderung turun dengan indikasi sebagian penggunanya beralih ke LPG bersubsidi.
Konsumsi LPG 3 kg meningkat dari 6,8 juta MT tahun 2019 menjadi 8,07 juta MT tahun 2023, atau tumbuh rata-rata 3,3 persen per tahun selama lima tahun terakhir.
Sejalan dengan itu, subsidi LPG 3 kg juga terus naik, rata rata 16 persen selama 5 tahun, dari Rp54,1 triliun (2019) menjadi Rp117,8 triliun (2023).
Tahun ini alokasi subsidi LPG tercatat Rp87,5 triliun, sehingga total sejak 2019 total subsidi yang dialokasikan pemerintah untuk LPG mencapai Rp460,8 triliun.
Sementara total impor LPG selama 2019-2023 mencapai Rp288 triliun. Dengan membandingkan total subsidi LPG dalam periode yang sama sebesar Rp373 triliun, maka rasio impor LPG mencapai 77 persen dari total subsidinya.
Jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biaya subsidi dan nilai impor LPG itu mencapai Rp833,8 triliun.
“Nilainya sangat signifikan dan mencerminkan devisa yang hilang serta opportunity loss yang subtansial, terutama bila dana digunakan untuk membangun jaringan gas untuk rumah tangga,” jelas Fanshurullah.
Bila 50 persen saja dari total dana subsidi LPG itu dialihkan untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga, dengan asumsi 1 sambungan rumah (SR) = Rp10 juta, dalam lima tahun bisa dibangun 23 juta SR.
“Dengan jaringan gas itu, rumah-rumah tidak perlu lagi pakai elpiji bersubsidi untuk memasak. Mengurangi impor dan menghemat devisa secara signifikan,” kata Fanshurullah.