Ditugaskan Bangun 3 Juta Rumah, Anggaran Kementerian PKP Malah Dipangkas 70 Persen
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan sejumlah langkah yang akan diambil Kementerian PKP terkait efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, pagu awal Kementerian PKP tahun 2025 yang semula sebesar Rp5,274 triliun dipangkas sekitar 70 persen menjadi Rp1,613 triliun.
“Efisiensi ini justru membuat kami lebih bersemangat dan kreatif untuk tetap menjalankan berbagai program, khususnya program 3 juta rumah baik yang dibangun (baru) maupun renovasi. Kami tetap berusaha dan saat ada efisiensi (anggaran) kami tetap optimistis dengan situasi yang ada,” kata Menteri PKP dalam rapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Sebelum ada instruksi presiden terkait efisiensi anggaran, Kementerian PKP disebut telah melaksanakan sejumlah program efisiensi dari pagu awal kementerian sebesar Rp5,274 triliun menjadi Rp3,661 triliun. Selanjutnya setelah melakukan efisiensi lagi awal tahun ini, anggaran Kementerian PKP tinggal Rp1,613 triliun saja.
Anggaran cekak tersebut akan dioptimalkan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp435,67 miliar, dan program perumahan dan kawasan permukiman Rp1,177 triliun. Pembagian detailnya juga telah disusun dan akan dibicarakan secara teerbuka terkait berbagai pemanfaatan anggarannya.
Maruarar juga menunjukkan pengajuan persetujuan Komisi V DPR terhadap rencana efisiensi pagu per unit eselon satu. Hal itu dibutuhkan supaya Kementerian PKP menyampaikan usulan berupa pembintangan anggaran, sesuai dengan besaran efisiensi kepada Menteri Keuangan-Ditjen Anggaran paling lambat 14 Februari 2025.
Baca juga: Dapat Anggaran Rp5,1 Triliun, Kementerian PKP Butuhnya Rp53,6 Triliun
Terkait progres program perumahan tahun anggaran 2024 yang saat itu masih berupa Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR dengan anggaran Rp14,68 Triliun, Maruarar menyampaikan capaian targetnya.
“Dari target 139.489 unit, realisasi capaian fisik 138.566 unit atau 99,34 persen, dan realisasi keuangan Rp14,13 triliun atau 96,26 persen. Untuk pembiayaan perumahan tahun anggaran 2024 sebesar Rp31,11 triliun dengan target sebanyak 207.521 unit, realisasi keuangan Rp30,97 triliun atau 99,55 persen dan realisasi fisik 206.080 unit atau 99,31 persen,” jelas Menteri PKP.
Dalam rapat kerja yang membahas hasil evaluasi pelaksanaan APBN 2024 dan Rencana Program Kerja 2025 itu, hadur juga Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala Basarnas Marsdya Mohammad Syafii, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah.