Kuota FLPP Tahun Ini Naik Jadi 420 Ribu Unit, Pengembang Pesimis Bisa Tersalurkan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman masih menggodok skema baru penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi denngan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Tujuan penyusunan skema baru itu, meningkatkan kuota subsidi FLPP dari 220.000 unit dengan anggaran Rp28,2 triliun tahun ini, menjadi lebih besar tanpa meminta tambahan anggaran negara (APBN).
Skema baru itu mengasumsikan berbagai skenario yang memungkinkan penambahan kuota menjadi lebih besar. Antara lain, porsi pendanaan KPR FLPP yang sebelumnya 75:25 antara pemerintah dan bank, diubah menjadi 50:50.
Selain itu tenor atau jangka waktu kredit diperpanjang dari saat ini 20 tahun menjadi 30 tahun, dan bunga KPR FLPP dinaikkan dari saat ini 5 persen per tahun selama masa kredit menjadi misalnya, 7 persen.
Skenario lain, bunganya tetap 5 persen tapi hanya berlaku selama misalnya, 10 tahun. Setelah itu dengan asumsi pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi target rumah subsidi setelah 10 tahun sudah meningkat, berlaku bunga pasar atau bunga yang lebih tinggi dari 5 persen sampai kredit lunas.
Dengan berbagai skenario itu ada berbagai angka peningkatan kuota FLPP yang muncul dari Kementerian PKP. Yaitu, 320.000 unit dan 420.000 dari semula 220.000 unit.
Bahkan, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat menyebut peningkatan kuota FLPP menjadi 800 ribu dalam usulannya ke Kementerian Keuangan, sebagaimana dikutip keterangan resmi Kementerian PKP, 16 November 2024.
Baca juga: Ara Minta Tapera Siapkan Simulasi Perubahan Porsi Pendanaan KPR FLPP untuk 320 Ribu Rumah
Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menyatakan, penambahan kuota FLPP tahun ini sudah ditetapkan menjadi 420 ribu unit dari sebelumnya 220 ribu unit. Ia mendapat angka itu dari Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Ronald Silaban.
“Pak Ronald bilang sudah ditetapkan 420 ribu unit, jadi ada penambahan 200 ribu unit dari target sebelumnya. Anggarannya dicairkan Rp6 triliun dulu supaya program (KPR FLPP) ini bisa jalan,” kata Bonny dalam diskusi “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Selain Bonny, diskusi menghadirkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andre Bangsawan (Andriliwan Mohamad), Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali, dan Ketua Masyarakat Konstitusi Indonesia (MKI) yang juga Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (PP IKA USU) Muhammad Joni.
Joko Suranto mengaku sulit mengomentari kenaikan kuota FLPP itu, karena untuk yang 220 ribu unit saja pengembang pesimis bisa terealisir karena penyalurannya mandek.
Sampai sekarang realisasi KPR FLPP baru 7.000 unit yang berasal dari saldo awal kuota FLPP 2025 di BP Tapera. Setelah itu penyalurannya terhenti karena masih menunggu skema baru KPR FLPP yang hingga kini belum rampung digodok.
“Kalau tambahan jadi 420 ribu unit itu kita sambut, terus tidak bisa direalisasikan, nanti kita yang disalahkan,” kata Joko sembari menambahkan, dalam sejarahnya realisasi FLPP paling tinggi hanya pernah mencapai 300 ribu unit.
Baca juga: Redesign Porsi Pendanaannya Belum Rampung, Realisasi KPR FLPP Tertunda
Untuk yang 220.000 unit tahun ini, kalau dirata-rata realisasinya harus sekitar 17.000 unit per bulan supaya target itu terealisir. Artinya, dalam dua bulan pertama tahun ini realisasinya harusnya sudah sekitar 34.000 unit.
Karena penyalurannya terhenti menunggu skema baru FLPP, pengembang pun menunda pembangunan rumah subsidi, karena rumah subsidi yang sudah terbangun belum bisa akad kredit yang menyulitkan cash flow pengembang.
“Kuota FLPP mau ditingkatkan dengan skema baru silakan saja. Tapi yang sudah ada anggarannya (220 ribu unit) ini penyalurannya mestinya jalan aja dulu,” kata Joko.
Bila penggodokan skema baru FLPP itu tak kunjung rampung, untuk kuota FLPP yang sudah ada sebanyak 220.000 unit saja Joko mengaku pesimis bisa direalisasikan. Apalagi, kalau kuotanya ditambah menjadi 420 ribu unit.