Pemerintah Tetap Pede Ekonomi Tahun Ini Bisa Tumbuh 5 Persenan
Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik yang meningkat, perlambatan perdagangan dunia akibat perang tarif, suku bunga tinggi di negara maju, hingga ketegangan di berbagai kawasan, membuat sejumlah lembaga global memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia dan dengan demikian juga pertumbuhan ekonomi global, akan merosot.
Dana Moneter Internasional atau IMF misalnya, memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 4,7 persen, dibanding target pemerintah di APBN 2025 sebesar 5,2 persen, dan proyeksi Bank Indonesia 5,1 persen (nilai tengah antara 4,7-5,5 persen).
Kendati demikian, pemerintah tetap optimis mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi 2025 di koridor 5 persen. Optimisme itu didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terus terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, serta penguatan berbagai kebijakan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
“Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi (lima persenan) di tengah dinamika global itu, pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek dan jangka menengah, guna menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto melalui keterangan tertulis akhir pekan ini (15/5/2025).
Baca juga: BI: Pertumbuhan Ekonomi 2024 dan 2025 Akan Lebih Rendah dari Perkiraan
Ia merinci kebijakan jangka pendek yang telah disiapkan dan dijalankan pemerintah itu. Yakni:
-Penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat
-Perluasan program makan bergizi gratis (MBG) yang akan mendorong perputaran ekonomi di sektor pangan lokal
-Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan
-Stimulus konsumsi melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu
-Mempercepat realisasi belanja negara untuk memperkuat daya dorong fiskal
-Peningkatan kemudahan berusaha
-Pelaksanaan Instruksi Presiden mengenai deregulasi yang menyederhanakan izin usaha
-Penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM)
-Penguatan pembiayaan sektor produktif
-Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar
-Implementasi Kredit Investasi Padat Karya yang diarahkan pada sektor-sektor strategis
-Fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing
-Perluasan akses pasar ekspor
-Percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA dan CP TPP
-Penetrasi pasar ekspor non-tradisional dan penguatan kerja sama dengan negara-negara BRICS
-Dukungan promosi dan fasilitasi ekspor untuk UMKM berpotensi ekspor
Menyangkut deregulasi, Haryo menyatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satuan Tugas Deregulasi akan segera terbentuk. Saat ini tim sudah mulai bekerja mengidentifikasi masalah perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha.
Paket kebijakan yang akan segera diumumkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri. “Kebijakan deregulasi ini juga sejalan dengan upaya transformasi kebijakan dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD,” katanya.
Sementara untuk kebijakan jangka menengah, Haryo menyatakan, pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan:
-Percepatan hilirisasi dan industrialisasi
-Pengembangan industri pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga
-Penguatan rantai nilai industri kelapa sawit dan komoditas strategis lainnya
-Pembangunan kawasan industri terintegrasi untuk menciptakan ekosistem industri yang kompetitif
-Transformasi ekonomi digital
-Pengembangan infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah Indonesia
-Peningkatan kapasitas dan daya saing start-up teknologi nasional
-Akselerasi digitalisasi UMKM dan sektor publik
-Transisi energi dan ekonomi hijau
-Pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang ditingkatkan
-Pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya
-Implementasi proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang telah mendapatkan pendanaan sebesar USD499 juta dari AZEC
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas lima persen itu, dibutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dengan kombinasi kebijakan jangka pendek yang adaptif dan kebijakan jangka menengah yang strategis, pemerintah yakin pemulihan ekonomi akan terus berlangsung dan semakin kuat ke depan,” pungkas Juru Bicara Haryo.