Presiden Prabowo: “Serakahnomics” Muncul Karena Pasal 33 UUD 1945 Diabaikan
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuan untuk menguasai dan mengelola kekayaannya demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal itu disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Kepala Negara mengatakan, distorsi atau penyimpangan sistem ekonomi nasional bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Pasal 333 UUD 1945 menekankan pada asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional, penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang vital, serta pemanfaatan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia, pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR, yang saya beri nama serakahnomics,” kata Presiden Prabowo, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Jum’at (15/8/2025).
Baca juga: Musuh Baru ”Serakahnomics”, Presiden Ingin Ekonomi Kembali ke Rakyat
Menurut Presiden, kelangkaan dan mahalnya harga pangan meski telah diberikan berbagai subsidi, merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Pengabaian terhadap konstitusi itu juga yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati merata.
“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkap Presiden.
Meski demikian, dalam 299 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo melaporkan berbagai kemajuan signifikan. Ekonomi Indonesia triwulan dua tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya, yang berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Selain itu pemerintah sudah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, guna meningkatkan perekonomian desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau. “Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ucap Presiden.
Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS. Lembaga ini difokuskan untuk mendorong investasi di hilirisasi sumber daya alam dan bidang strategis, guna menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Di sektor kesehatan, pemerintah telah memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional. “Agar orang Indonesia tidak harus berobat ke luar negeri,” ujar Prabowo.
Tak Ada Tempat bagi “Serakahnomics”
Lebih lanjut Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya mewujudkan program makan bergizi gratis (MBG), dan memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai fondasi dalam membangun generasi emas Indonesia.
Program MBG telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak prasekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, selama tujuh bulan pelaksanaannya.
Atas capaian tersebut, Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam memastikan program berjalan dengan baik.
Ia menyebut Kepala Badan Gizi Nasional dan jajarannya, juga dukungan instansi, ormas, yayasan, koperasi, seperti TNI, Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, yang telah ramai-ramai terlibat dan bergotong-royong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh provinsi di Indonesia.
Presiden menyebut MBG bukan hanya program sosial, tapi investasi jangka panjang yang diakui PBB sebagai salah satu yang terbaik untuk sebuah bangsa. Dampak dari program ini juga telah terlihat melalui peningkatan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.
“Per hari ini sudah ada 5.800 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi di 38 provinsi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani nelayan peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” katanya.
Baca juga: Jakarta dan Yogyakarta, 2 Provinsi dengan Ketimpangan Ekonomi Tertinggi
Presiden juga memaparkan berbagai langkah strategis lain yang dilakukan pemerintah, mulai dari pembukaan jutaan hektare sawah baru di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, hingga pemangkasan birokrasi penyaluran pupuk agar langsung diterima petani.
“Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Tertinggi selama sejarah NKRI. Untuk pertama kali dalam puluhan tahun Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. Saya perhatikan di mana-mana para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat,” ucap Presiden.
Presiden pun menegaskan sikap tegas pemerintah terhadap praktik curang di sektor pangan, termasuk penimbunan dan manipulasi harga.
“Tak ada ruang bagi oknum-oknum ‘serakahnomics’ yang mengejar keuntungan dengan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Usaha penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini. Kalau tidak, silahkanlah pindah ke bidang lain. Jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tandas Kepala Negara.