Ini Rincian Anggaran 8 Prioritas Pemerintah 2026, Perumahan Kebagian Rp57,7 Triliun untuk 770 Ribu Rumah
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan Pidato Pengantar RUU tentang APBN 2026 beserta Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Jum’at (15/8/2025).
Postur RAPBN 2026 disebutkan berupa pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, tumbuh 9,8 persen, belanja negara Rp3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen, sisanya ditutup utang dengan defisit APBN sebesar 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Pendapatan negara akan diperoleh dari pajak Rp2.357,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp455 triliun, dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun atau naik 7,7 persen.
“Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5 persen. Itu cukup tinggi dan ambisius,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers pada hari yang sama di kantor Kemenko Perekonomian.
Sementara PNBP turun 4,7 persen terutama karena tidak lagi diperolehnya deviden BUMN (karena sudah diambil alih Danantara).
Dari belanja Rp3.786,5 triliun, sebanyak Rp3.136,5 triliun merupakan belanja pemerintah pusat, termasuk di dalamnya senilai Rp1.376,9 triliun berupa manfaat yang akan diterima langsung oleh masyarakat berupa MBG dan bantuan sosial.
Sedangkan transfer ke daerah hanya Rp650 triliun, jauh merosot dibanding 2025 yang mencapai hampir Rp1.000 triliun.
“Belanja kementerian/lembaga (K/L) naik signifikan sebesar 17,5 persen menjadi Rp1.498,3 triliun, belanja non K/L naik 18 persen menjadi Rp1.638,2 triliun,” ungkap Menkeu.
Tahun 2026 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen (yoy), inflasi 2,5 persen (yoy), bunga SBN 10 tahun 6,9 persen (yoy), nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.500/USD, harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD70/barel, lifting minyak mentah 610 ribu barel/hari, lifting gas bumi 984 ribu setara minyak/hari, pengangguran terbuka 4,44-4,96 persen, rasio gini 0,377-0,380, kemiskinan ekstrim 0-0,5 persen, kemiskinan 6,5-7,5 persen, indeks modal manusia 0,57, indeks kesejahteraan petani 0,7731, dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal 37,95 persen.
Dalam pidato itu, Presiden menyebut RAPBN 2026 akan mengedepankan delapan agenda prioritas utama untuk mencapai target tersebut, guna mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Yaitu, ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Baca juga: Pemerintah Pede Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Tahun Depan
Dalam jumpa pers bersama Menko Perekonomian, Menko Pangan, Mendagri, Menkes, Menteri Investasi, Kepala Badan Gizi Nasional, Mentan, Mendiktisaintek, dan Mendikdasmen, pada hari yang sama mengenai RAPBN 2026 itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci anggaran 8 program prioritas tersebut.
1. Ketahanan pangan Rp164,4 triliun. Terdiri dari Rp114,1 triliun untuk subsidi pupuk, bantuan alsintan dan benih, kampung nelayan merah putih, DAK, dan Dana Desa Ketahanan Pangan, Rp6,4 triliun untuk bantuan kerawanan pangan, gerakan pangan murah, dan stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta Rp29,9 triliun untuk mendukung usaha tani, sarpras pelabuhan perikanan, cadangan pangan Bulog untuk beras dan gabah.
2. Pendidikan Rp757,8 triliun. Yaitu, Rp401,5 triliun untuk MBG, beasiswa Bidikmisi/KIP Kuliah, PIP, dan beasiswa LPDP. Sebagai catatan, untuk MBG saja anggarannya mencapai 44 persen dari Rp757,8 triliun. Kemudian Rp178,7 triliun untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Dosen (TPD) PNS, gaji pendidik, TPG dan TPD non PNS, serta TPG ASN daerah. Selebihnya Rp150,1 triliun untuk sarana prasaran Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda, BOS, Bantuan Operasional Penyelenggara PAUD, Bantuan Operasional PTN, serta renovasi sekolah dan madrasah.
3. Kesehatan Rp244 triliun, dengan perincian Rp123,2 triliun untuk berbagai program layanan kesehatan mayarakat, dan Rp72,1 triliun untuk menunjang sarana prasarana kesehatan.
4. Pembangunan desa, koperasi, UMKM Rp181,8 triliun. Yaitu, untuk mendukung penyaluran KUR senilai Rp320 triliun, dengan menyediakan subsidi bunga Rp36,5 triliun, dana desa Rp60,6 triliun, penempatan dana di bank-bank BUMN anggota Himbara) untuk Koperasi Desa Merah Putih Rp83 triliun, dan kementerian/lembaga Rp1,7 triliun.
5. Ketahanan energi Rp402,4 triliun. Yaitu, untuk insentif perpajakan Rp16,7 triliun, energi baru dan terbarukan Rp37,5 triliun, infrastruktur energi Rp4,5 triliun, listrik desa Rp5 triliun, dan dukungan lainnya Rp0,6 triliun.
6. Perlindungan sosial Rp508,2 triliun. Yaitu, untuk pemenuhan kebutuhan dasar Rp315,5 triliun, pemenuhan layanan pendidikan Rp37,5 triliun, pemenuhan layanan kesehatan Rp69 triliun, dan pemberdayaan masyarakat Rp86,2 triliun.
7. Pertahanan semesta dan penguatan hukum dengan bidang pertahanan senilai Rp185 triliun, bidang keamanan dan ketertiban (Polri, BNN, dll) Rp179,4 triliun, dan bidang hukum (kejaksaan, HAM, peradilan, dll) Rp60,4 triliun.
Baca juga: Presiden Prabowo: APBN 2026 Akan Biayai Pengadaan 770.000 Rumah
8. Investasi dan dukungan APBN. Di prioritas ke-8 ini lembaga investasi Danantara dan pihak swasta akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi, dengan target investasi 2026 mencapai Rp7.450 triliun dengan rincian dukungan swasra Rp6.200 triliun, dukungan Danantara Rp720 triliun, dan dukungan pemerintah Rp530 triliun.
Sementara dukungan investasi program 3 juta rumah dari APBN mencapai Rp57,7 triliun untuk 770.000 rumah. Belum secara tegas dikatakan apakah yang dimaksud investasi program 3 juta rumah itu adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)?
Subsidi pemilikan rumah dengan FLPP yang tahun ini mendapat dukungan APBN Rp35 triliunan untuk 350.000 rumah, disebut sebagai investasi pemerintah karena merupakan dana bergulir. Di beberapa kesempatan Menteri Perumahan Maruarar Sirait menyatakan mengusulkan kuota FLPP 2026 sebanyak 500.000 unit.