Cuekkan Kritik Fahri, Ara Makin Intens Lakukan Segmentasi MBR Penerima FLPP
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) terus berupaya menggenjot penyaluran KPR subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia tidak menggubrik kritik Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah yang menyebut FLPP bukan KPI (Key Performance Indicator) Kementerian PKP.
Akhir pekan ini, Kamis (14/8/2025), Menteri PKP meneken kesepakatan dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli untuk memperbesar kuota FLPP untuk kelompok buruh dari semula 20.000 unit menjadi 50.000 unit.
Sebelumnya Wamen Fahri menyebut penyaluran FLPP bukan domain Kementerian PKP, tapi Kementerian Keuangan. Kementerian PKP hanya membantu pengalokasian dana itu di Kementerian Keuangan untuk disalurkan ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang ditunjuk sebagai pelaksana FLPP.
Fahri juga mengkritik keras segmentasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima KPR FLPP (buruh, tenaga kesehatan, ASN, TNI/Polri, pekerja media, pekerja migran, dan lain-lain), juga kenaikan batas penghasilan MBR yang bisa mengakses KPR FLPP menjadi maksimal Rp14 juta/bulan.
Fahri menyebut kedua hal itu diinisiasi BP Tapera, dan itu sudah keluar dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga tersebut. Bahwa segmentasi dan kenaikan batas penghasilan MBR itu dilaksanakan Menteri PKP, Fahri menyebut karena Menteri PKP sudah dibohongi Tapera.
Baca juga: Program 3 Juta Rumah, Wamen Fahri: Progres Masih Nol. Menteri Ara: Kalau Bicara Pakai Data
Menteri PKP sendiri melakukan segmentasi dan menaikkan batas penghasilan MBR penerima subsidi FLPP, demi menggenjot realisasi FLPP sehingga target penyaluran 350.000 unit tahun ini tercapai. Tadinya target penyaluran FLPP tahun ini hanya 220.000 unit.
Domain utama Kementerian PKP yang disebut Fahri berupa peremajaan pemukiman belum layak huni di perkotaan, pedesaan dan kawasan pesisir, belum bisa dilaksanakan karena regulasi dan juknisnya masih dalam proses. Karena itu Ara tidak menggubris kritik Fahri.
“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerja keras Menaker melakukan sosialisasi, sehingga dari target awal alokasi rumah subsidi untuk buruh 20.000 unit, hingga Agustus 2025 realisasinya mencapai 36.629 unit,” kata Ara dalam sambutannya usai penandatanganan kesepakatan dengan Menaker.
Realisasi penyaluran FLPP untuk buruh tercatat sebagai yang tertinggi, karena umumnya perumahan subsidi dikembangkan di sekitar kawasan industri.
Berkaitan dengan itu, Menteri PKP meminta BP Tapera menambah alokasi subsidi FLPP bagi buruh. “Saya sudah sepakat dengan Pak Menaker untuk menambah alokasi rumah subsidi untuk buruh menjadi 50.000 unit,” ujarnya.
Baca juga: Menteri PKP Alokasikan KPR FLPP untuk 23.000 Rumah di Jawa Barat, 13.000 untuk ASN
Ara juga menyampaikan terima kasih kepada para pengembang, yang telah sepakat memberikan bantuan gratis uang muka rumah subsidi bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini merupakan sejarah. Sebelumnya belum ada pengembang memberikan uang muka gratis. Ini wujud Berbaginomics sesuai arahan Presiden Prabowo,” jelas Ara. Menteri PKP juga berterima kasih kepada BTN sebagai bank yang paling banyak menyalurkan subsidi perumahan.
Ia menyebut penyaluran KPR FLPP memberikan efek berganda yang masif terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. “Kalau rata-rata satu rumah menyerap 5 pekerja, kuota 350.000 unit itu menyerap 1.750.000 tenaga kerja. Apalagi kalau tahun depan kuotanya jadi 500 ribu unit, lebih banyak lagi penyerapan tenaga kerjanya,” tutur Ara.