2026 Pemerintah Renovasi 400.000 Rumah dan Bangun 21 Tower Rusun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Kamis (4/9/2025), menyampaikan rencana kerja dan anggaran Kementerian PKP 2026 sebesar Rp10,89 triliun untuk 406.457 rumah dan program pendukungnya.
Dari pagu itu, sebesar Rp8,9 triliun atau 81 persen dialokasikan untuk program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Bentuk bantuan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan senilai Rp17 juta per rumah dan upah tukang Rp3 juta.
“Anggaran BSPS 2026 itu meningkat 773,5 persen dibanding tahun ini yang hanya Rp1,02 triliun untuk 45.073 unit rumah,” kata Menteri PKP sebagaimana dikutip keterangan resmi Kementerian PKP.
Program bedah rumah tahun ini sendiri belum berjalan, karena masih menunggu keluarnya petunjuk teknis pelaksanaannya, yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi ke daerah-daerah.
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah sebelumnya menyatakan pesimis program BSPS tahun ini bisa berjalan, mengingat waktu yang sudah kasip, tinggal empat bulan lagi.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga akan melaksanakan beberapa program lain tahun depan. Antara lain, pembangunan 21 tower rumah susun dengan anggaran Rp375,32 miliar mencakup 796 unit hunian.
Kemudian pembangunan rumah khusus senilai Rp249,43 miliar untuk 654 unit, termasuk penanganan pascabencana dan penyediaan cadangan panel RISHA. Anggaran itu naik 8,55 persen dibanding 2025.
Baca juga: Tahun Depan Target KPR FLPP 500.000 Unit, Program Bedah Rumah 400.000 Unit
Ada juga alokasi bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Umum senilai Rp29,08 miliar, meningkat 40,78 persen dibanding 2025, untuk 2.007 rumah di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.
Sedangkan alokasi anggaran untuk Penanganan Permukiman Kumuh & Sanitasi mencapai Rp155,85 miliar, naik 77,82 persen, mencakup area seluas 225 hektar di 15 lokasi, plus pemenuhan sanitasi 3.000 rumah.
Sementara alokasi anggaran untuk dukungan manajemen hanya sebesar Rp981,90 miliar, untuk gaji dan tunjangan 3.791 pegawai, operasional 60 satuan kerja (satker), serta evaluasi kebijakan publik dan program.
Seluruh program disebut Mneteri PKP disusun sesuai arahan Presiden Prabowo yang disampaikan dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026 medio Agustus lalu.
“BSPS akan menjadi program andalan untuk mengurangi backlog perumahan yang saat ini mencapai 9,9 juta unit. Program lain (seperti FLPP) tetap berjalan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman lebih merata dan berkelanjutan,” ujar Ara.