Dengan 17 Paket Stimulus Ini, Pemerintah Optimis Ekonomi 2025 Tumbuh 5,2 Persen
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis, melalui 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, 5 program penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mencapai 5,2 persen.
Airlangga menyatakan optimisme itu usai rapat dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di Jakarta beberapa hari lalu (1/10/2025), membahas implementasi 17 paket stimulus ekonomi yang sudah disampaikan pada medio September 2025 itu.
“Dengan paket kebijakan dan stimulus yang akan didorong untuk bisa dilaksanakan sampai kuartal empat tahun ini, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi 5,2 persen bisa dicapai,” kata Airlangga sebagaimana dikutip keterangan tertulis Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.
Airlangga mengulangi kembali 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, 5 program penyerapan tenaga kerja, yang digadang-gadang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi 5,2 persen itu.
8 Program Akselerasi
Pertama, program magang bagi lulusan sarjana setahun terakhir (fresh graduate) yang pendaftarannya dibuka mulai 15 Oktober 2025. Tahap pertama program mencakup 20.000 lulusan sarjana/diploma.
Pemerintah menganggarkan dana Rp396 miliar untuk membayar upah peserta magang selama 6 bulan. Yaitu, 3 bulan terakhir 2025 dan tiga bulan pertama 2026. Besaran upah sesuai UMP di mana perusahaan penerima magang berlokasi.
Kedua, insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (PPhDTP) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta/bulan, yang semula hanya untuk sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur, diperluas mencakup juga pekerja hotel, restoran, dan kafe.
“PPhDTP diberikan 100 persen untuk sisa tahun pajak 2025 atau tiga bulan. Anggarannya Rp120 miliar, dengan target penerima 552 ribu pekerja,” ungkap Airlangga.
Ketiga, melanjutkan pemberian bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat, berupa beras 10 kg plus minyak goreng 2 liter per bulan per KK selama sisa tahun ini. Program ini sudah berlangsung sejak Juni 2025. Untuk itu pemerintah menganggarkan dana Rp7 triliun.
Keempat, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebesar 50 persen bagi pekerja sektor transportasi, mencakup sekitar 731 ribu pekerja, yang juga akan diberikan kepada para pekerja lepas atau freelance, hingga gig workers seperti ojol.
.
Keempat, bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, mencakup pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik. Program menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran 50 persen selama 6 bulan.
Melalui JKK, pekerja akan mendapatkan perlindungan berupa santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah, santunan kematian 48 kali upah, serta beasiswa pendidikan Rp174 juta bagi dua orang anak. Sementara melalui JKM, ahli waris juga akan menerima santunan Rp42 juta.
Baca juga: Stimulus Ekonomi Akhir Tahun: Magang Berbayar Sampai BPJS untuk Pembiayaan Perumahan
Kelima, manfaat tambahan melalui program perumahan BPJS Ketenagakerjaan (TK) dengan menurunkan bunga kredit pemilikan rumah bagi pekerja, dari BI Rate + 5 persen menjadi BI rate + 3 persen. Fasilitas ini dapat digunakan pekerja peserta BPJS TK untuk cicilan atau depe rumah.
Penurunan bunga juga diikuti dengan relaksasi riwayat kredit calon debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bunga juga diturunkan bagi pengembang perumahan, dari BI rate + 6 persen menjadi BI rate + 4 persen, sehingga diharapkan memperluas kesempatan pekerja memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
“Program ini targetnya Rp150 miliar ditanggung BPJS untuk lebih dari seribu rumah, dengan tahun depan ditingkatkan jumlahnya karena ini mendukung program 3 juta rumah,” jelas Menko Airlangga.
Keenam, program padat karya tunai (cash for work) yang akan dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perhubungan selama September-Desember 2025, dengan sasaran 609.465 penerima manfaat. Untuk itu telah dialokasikan anggaran Rp3,5 triliun melalui Kementerian PUPR dan Rp1,8 triliun melalui Kemenhub.
Ketujuh, percepatan deregulasi PP 28/2025 mengenai perizinan berusaha berbasis risiko untuk mempermudah investasi, dengan mengintegrasikan sistem antar-kementerian/lembaga, serta memperluas penerapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS), dengan alokasi dana Rp3,5 miliar per RDTR. Pemerintah akan mendorong jumlah penerima manfaat mencakup 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026.
Kedelapan, pemberlakuan program perkotaan dengan pilot project beberapa program di kota-kota besar. Salah satunya di Jakarta untuk peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy.
4 Program yang Dilanjutkan 2026
Pertama, pemerintah akan memperpanjang insentif PPh Final 0,5 persen bagi UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun, berlaku hingga tahun 2029 alias tidak lagi diperpanjang setiap tahun. Tahun ini alokasi anggaran telah disiapkan Rp2 triliun dengan jumlah wajib pajak terdaftar 542 ribu, yang seluruhnya akan diatur melalui revisi PP.
Kedua, perpanjangan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja sektor pariwisata, dengan estimasi anggaran Rp480 miliar bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
Ketiga, insentif PPh 21 DTP bagi pekerja industri padat karya, meliputi alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit. Target penerima 1,7 juta pekerja dengan alokasi anggaran Rp800 miliar tahun ini.
Keempat, perluasan program diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah, tidak hanya bagi pengemudi transportasi online dan ojek pangkalan, tetapi juga petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Target 9,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran Rp753 miliar.
5 Program Penyerapan Tenaga Kerja
Pemerintah juga menyiapkan program untuk mendorong penyerapan tenaga kerja, seperti Program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan membentuk 80 ribu unit usaha baru dengan estimasi penyerapan 681 ribu tenaga kerja, dan target hingga 1 juta orang pada Desember 2025.
Kedua, pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dikembangkan di 100 desa dengan potensi serapan 8.645 tenaga kerja, serta proyeksi jangka panjang mencapai 4.000 titik yang dapat menciptakan hingga 200 ribu lapangan kerja.
Ketiga, revitalisasi tambak di kawasan Pantura dengan luas 20 ribu hektare yang diperkirakan mampu menyerap 168 ribu tenaga kerja.
Keempat, program modernisasi kapal nelayan yang mencakup pembangunan 1.000 kapal nelayan baru dengan estimasi penciptaan 200 ribu lapangan kerja, serta pengadaan kapal berkapasitas 30 GT hingga 2.000 GT bagi koperasi dan pelaku usaha BUMN.
Kelima, program penanaman kembali 870 ribu hektare lahan dengan target membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.
“Berbagai paket stimulus itu akan diperkuat dengan paket penyerapan likuiditas yang dipersiapkan Kementerian Keuangan, sehingga mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” tutup Menko Airlangga.