BP Tapera Proyeksikan Realisasi KPR FLPP Tahun Ini Lampaui Target
Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut banyak pengembang sebagai kendala dalam penyaluran KPR subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Pasalnya, banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) calon debitur KPR FLPP yang kreditnya bermasalah dan tercatat di SLIK, sehingga dianggap tidak layak mendapat KPR FLPP. Padahal, nilai pinjaman yang bermasalah itu kecil saja, antara Rp1-2 jutaan, dari pinjol atau paylater.
Status bermasalah di SLIK itu kemudian mengancam capaian target penyaluran KPR FLPP tahun ini sebanyak 350.000 unit, sehingga mendorong Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk dicarikan solusinya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebutkan, selama 1 Januari 2022-4 Agustus 2025 terdapat 111.258 calon debitur KPR FLPP yang tidak diproses aplikasi kreditnya bank penyalur KPR lebih dari dua bulan.
Selain itu, terdapat juga calon penerima KPR FLPP yang sudah lolos subsidi checking, namun tidak di-follow up bank penyalur ke tahap akad kredit.
Hal itu menurut Heru, berpotensi menyebabkan calon penerima KPR FLPP yang sebelumnya berminat mengajukan KPR FLPP menjadi tidak berminat, karena harus menunggu lama untuk mendapatkan kepastian akad kredit.
Baca juga: BP Tapera Usulkan Fitur FLPP Perkotaan untuk Pekerja Bergaji di Atas Rp8 Juta
Mengutip OJK, Heru menyatakan, dari 111.258 calon debitur KPR FLPP yang tidak diproses bank penyalur lebih dari dua bulan itu, sebanyak 103.297 atau 92,84 persen berasal dari bank-bank BUMN.
Dari 103.297 calon debitur itu, sebanyak 5.632 orang telah direalisasikan pencairan kreditnya dan 36.404 calon debitur akan ditindaklanjuti proses kreditnya oleh bank penyalur. Status calon debitur selebihnya tidak dijelaskan.
Heru mengusulkan dua pilihan kepada pemerintah untuk memudahkan MBR membeli rumah subsidi dengan KPR FLPP, tanpa terhalang status di SLIK OJK.
Pertama, bagi kreditur (pinjol atau paylater) yang masih eksis dan debiturnya mampu melunasi tunggakan, statusnya di SLIK dapat diperbarui menjadi lunas, sehingga pengajuan KPR FLPP-nya bisa segera diproses oleh bank penyalur.
Kedua, bagi kreditur yang sudah tutup atau tidak eksis lagi, diperlukan kebijakan relaksasi atau pemutihan tunggakan debitur sampai batas nilai tertentu.
Menanggapi usulan itu, Menkeu sudah meminta BP Tapera memperkuat basis data status calon debitur KPR FLPP di SLIK OJK, berikut klasifikasi nilai tunggakan yang lebih detail dan signifikan, sebagai dasar kuat untuk mengusulkan relaksasi kebijakan pemutihan tunggakan.
Kendati ada permasalahan SLIK yang menghambat MBR membeli rumah subsidi dengan KPR FLPP, Heru tetap optimistis target penyaluran KPR FLPP 350.000 unit tahun ini akan tercapat, bahkan terlampaui.
Baca juga: Sudah Terealisasi 183.058 Unit, Menteri PKP Optimis Target KPR FLPP 350.000 Unit Tercapai
BP Tapera menyebutkan, sampai 22 Oktober 2025, realisasi penyaluran KPR FLPP sudah mencapai 204.978 unit rumah senilai Rp25,44 triliun.
Di luar itu masih ada potensi realisasi, meliputi tindak lanjut data analitik 57.644 unit, ready stock hingga akad kredit 46.583 unit, tambahan dari kegiatan pemasaran di daerah potensial 9.000 unit, serta antrian pemrosesan calon debitur di aplikasi SiKasep sebanyak 33.635 unit.
“Dengan demikian, penyaluran KPR FLPP sampai akhir tahun ini diproyeksikan mencapai 354.200 unit (atau melampaui target),” ungkap Heru melalui keterangan resmi, Kamis (23/10/2025).