Kabupaten Bogor Jadi Fokus Sosialisasi Kredit Program Perumahan
Untuk terus mendorong program perumahan, bank bjb kembali berpartisipasi pada kegiatan Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Pemerintah Kabupaten Bogor.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan rumah layak huni bagi masyarakat terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian yang terus meningkat seperti Kabupaten Bogor.
bank bjb hadir sebagai salah satu panelis utama dan booth informasi. Partisipasi tersebut menjadi langkah konkret bank bjb dalam memperkenalkan berbagai produk perbankan yang mendukung sektor perumahan termasuk pembiayaan rumah bersubsidi dan kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sosialisasi ini turut dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Operasional dan Informasi Teknologi bank bjb Ayi Subarna, serta perwakilan berbagai lembaga keuangan dan BP Tapera. Kehadiran lintas pemangku kepentingan ini menunjukkan sinergi kuat dalam mempercepat pemerataan akses perumahan di Indonesia.
Baca juga: Kuota Rumah Subsidi Besar, Ada KUR Perumahan dan FLPP, Kontraktor Pun Kepincut Jadi Developer
Menteri PKP Maruarar menyampaikan apresiasinya atas tingginya penyerapan rumah subsidi di Provinsi Jawa Barat. Ia juga menekankan bahwa Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah kegiatan sosialisasi terbanyak di Indonesia. “Saya senang serapan rumah subsidi tertinggi itu di Jawa Barat dan acara sosialisasi dari segi jumlah juga terbanyak di Kabupaten Bogor,” ujarnya awal pekan ini.
Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di Jawa Barat, yaitu 234.709 jiwa per Maret 2024 berdasarkan data BPS. Maka penyerapan KUR dan rumah subsidi juga harus paling banyak di Kabupaten Bogor karena angka kemiskinan yang cukup besar itu.
Sementara itu bank bjb memaparkan berbagai informasi terkait produk unggulan di sektor pembiayaan rumah, di antaranya bjb KPR Sejahtera FLPP dan bjb KUR Perumahan. Kedua produk ini dirancang untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan skema cicilan yang ringan, bunga rendah, dan proses pengajuan yang mudah.
Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan permintaan hunian yang tinggi. Letaknya yang strategis, infrastruktur yang berkembang, serta peranannya sebagai penyangga Ibu Kota menjadikan daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perumahan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, bank bjb tidak hanya memperkenalkan produk pembiayaan tetapi juga memberikan edukasi keuangan bagi masyarakat. Edukasi ini bertujuan agar calon debitur memahami manfaat program Kredit Program Perumahan (KPP) dan dapat memanfaatkannya secara bijak untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.
Baca juga: Tertarik Ambil KUR Perumahan? Simak Kriteria dan Persyaratannya
Sosialisasi KPP di Kabupaten Bogor ini juga melibatkan pelaku usaha dari berbagai sektor seperti pengembang, kontraktor, UMKM, serta pedagang bahan bangunan. Kolaborasi antar pelaku sektor ini mencerminkan ekosistem pembangunan perumahan yang saling menguatkan di tingkat daerah.
“Sektor perumahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah. Setiap pembangunan rumah akan menciptakan efek berantai yang positif, mulai dari peningkatan permintaan bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, hingga pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan,” kata Nunung Suhartini, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb.
Dukungan terhadap program KPP juga sejalan dengan visi bank bjb untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas inklusi keuangan di sektor riil. Melalui program pembiayaan rumah, bank bjb ingin memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Kegiatan sosialisasi KPP menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pembangunan perumahan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan masyarakat, diharapkan target penyediaan rumah layak huni nasional dapat tercapai dengan optimal.