Backlog Rumah 9,9 Juta Unit, Tapi Memenuhi Kuota FLPP 350.000 Unit Begitu Sulit
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) makin gencar mendorong peningkatan realisasi penyaluran KPR subsidi dengan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), di sisa waktu 1,5 bulan tahun ini.
Untuk itu para pejabat kedua institusi terus berkeliling ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan kredit rumah subsidi tersebut, tanpa mengenal hari libur. Selain KPR FLPP, juga disosialisasikan kredit program perumahan (KPP) atau KUR Perumahan.
Sabtu (15/11/2025) sosialisasi dilakukan di Hotel Atria, Magelang, dengan mengundang seluruh pelaku bisnis di bidang properti dan UMKM.
Hadir mewakili Kementerian PKP, Staf Khusus Menteri PKP Bidang Perbankan dan Pembiayaan Dwidadi Sugito. Sedangkan dari BP Tapera hadir Komisioner Heru Pudyo Nugroho dan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma.
Dalam sambutannya, Herdi menyatakan, dengan bunga hanya 5 persen per tahun fix selama tenor KPR maksimal 20 tahun, cicilan KPR FLPP setiap bulan tidak jauh bedanya dengan biaya ngontrak rumah.
“Karena itu lebih baik duitnya untuk beli rumah subsidi dengan KPR FLPP,” katanya sebagaimana dikutip keterangan tertulis Biro Komunikasi Publik Kementerian PKP.
Dana yang harus disiapkan untuk membeli rumah subsidi itu juga kini lebih ringan, karena pemerintah menggratiskan BPHTB dan PBG (d/h IMB)-nya. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan uang muka Rp4 juta per debitur.
“KPR FLPP terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap (pekerja informal). Kuota FLPP saat ini masih banyak tersedia. Jadi, silakan dimanfaatkan. Mohon para mitra kerja terus mensosialisasikan (KPR FLPP ini) kepada masyarakat Jawa Tengah,” pinta Herdi.
Baca juga: Backlog Tinggi, Tapi Rumah Subsidi Tidak Laku. Ini Penyebabnya Kata Hud Institute
Sampai pertengahan November, BP Tapera mencatat realisasi penyaluran KPR 221.000 unit. Dengan demikian masih tersisa kuota 129.000 unit. Akankah dalam 1,5 bulan ke depan sisa kuota itu terealisasikan sehingga kuota FLPP 350.000 unit tahun ini terpenuhi?
Komisioner Heru Pudyo Nugroho menyatakan, berdasarkan data analitik di BP Tapera, penyaluran FLPP memiliki tren meningkat. “Jika ada yang menyatakan industri properti sedang lesu, itu tidak berlaku bagi rumah subsidi. Namun (memang), tren developer yang berpartisipasi dalam membangun perumahan (subsidi) justru turun,” ungkap Heru.
Kalau tahun 2024 ada 7.323 pengembang yang terlibat membangun rumah subsidi, tahun ini (sampai semester satu) hanya 6.654 pengembang.
Tahun-tahun sebelumnya saat kuota FLPP masih di angka 200 ribuan unit, para developer mengusulkan agar kuota FLPP ditambah menjadi setidaknya dua kali lipatnya, sehingga pengembang tidak berebut kuota. developer menyampaikan usulan itu, karena kuota FLPP selalu tandas, bahkan kurang.
Tahun ini pemerintah memenuhi tuntutan itu dengan menambah kuota FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Namun, Kementerian PKP dan BP Tapera harus bekerja keras mendorong realisasinya.
Selain berkeliling melakukan sosialisasi, Menteri PKP Maruarar Sirait juga melakukan segmentasi (penjatahan) penerima KPR FLPP untuk menggenjot realisasinya. Tidak hanya menunggu MBR mendaftar di aplikasi SiKasep untuk membeli rumah subsidi.
Jadi, ada alokasi FLPP untuk MBR dari kalangan buruh, tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, driver ojol, wartawan, sampai pekerja migran.
kementerian PKP berulangkali menyatakan dengan mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan mencapai 9,9 juta unit per akhir 2023. Tapi, merealisasikan kuota 350.000 unit tahun ini begitu sulit.